Ruangrakyatgarut.id 15 Agustus 2026 -Gejolak politik di Kabupaten Garut kian memanas. Aksi walkout Fraksi Partai Gerindra dari Rapat Paripurna DPRD Garut terkait Rencana Perubahan KUA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027 baru-baru ini menyingkap tabir ketegangan yang lebih dalam. Di permukaan, aksi tersebut nampak sebagai pembelaan publik atas pengabaian infrastruktur Jalan Raya Banjarwangi yang menahun rusak. Namun di balik layar panggung politik, manuver ini dinilai sebagai sinyal kuat melemahnya stabilitas politik eksekutif sekaligus batu sandungan besar bagi ambisi Abdusy Syakur Amin merebut tampuk kepemimpinan DPD Partai Golkar Garut.
Rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Garut kini berada di titik nadir. Abdusy Syakur Amin, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Garut, digadang-gadang sebagai kandidat kuat ketua DPD. Namun, langkah tersebut menabrak batasan prosedural: Syakur belum genap lima tahun aktif sebagai kader beringin.
Untuk melenggang mulus, Syakur membutuhkan diskresi khusus dari DPP Partai Golkar. Secara kalkulasi pragmatis, DPP kerap memberikan diskresi kepada kepala daerah demi mengamankan basis kekuasaan eksekutif. Namun, apakah eksekutif Garut hari ini benar-benar solid?
Aksi walkout Gerindra (partai pengusung Syakur pada Pilkada lalu) secara provokatif memukul balik narasi kekuasaan tersebut. Manuver parlemen ini mengirimkan pesan telak ke DPD Jabar dan DPP Golkar: Syakur dinilai gagap menjaga stabilitas koalisi dan gagal mengawal janji politik mendasar di daerah.
Pelemahan Posisi Tawar dan Pembuktian Komitmen Janji Politik
Persoalan Jalan Banjarwangi yang diangkat oleh Gerindra bukan sekadar komoditas teknis APBD. Jalur yang menghubungkan Cikajang, Banjarwangi, hingga Peundeuy adalah urat nadi ekonomi warga Garut Selatan. Ketika anggaran perbaikannya tercoret atau alokasinya terkesan dikesampingkan dalam KUA-PPAS, Gerindra berhasil membingkai isu ini sebagai simbol “kegagalan eksekutif” dalam merealisasikan janji politiknya.
Pembelaan eksekutif yang menyebut dinamika anggaran sebagai “hal biasa” atau dalih menunggu alokasi pusat terkesan defensif di mata publik. Dalam kacamata politik anggaran, setidaknya ada dua penanda yang mesti dipahami bersama; Secara Taktis, Walkout-nya mitra koalisi dalam rapat paripurna tempo hari setidaknya mengerosi legitimasi Bupati di parlemen. Secara Strategis, Keretakan ini menjadi amunisi bagi faksi internal Golkar yang menolak pemberian diskresi kepada figur baru, menuntut agar partai dipimpin oleh kader murni yang merangkak dari bawah.
Saat Ambisi Elite Membekukan Konsolidasi
Jika tensi antara Bupati dan Parlemen terus memuncak hingga pembahasan anggaran buntu, DPP Partai Golkar bersama DPD Provinsi Jawa Barat tidak akan tinggal diam. Pilihan paling rasional demi menyelamatkan organisasi adalah menunda Musda. Hal ini akan menjadi tamparan politik bagi eksekutif. Bukan saja pintu diskresi bagi Syakur tertahan, tetapi mesin konsolidasi Golkar Garut dipastikan membeku. Publik Garut akhirnya dipaksa menjadi penonton dari drama politik di mana kepentingan pembangunan infrastruktur warga dikorbankan demi pertarungan penguasaan partai.
Narasumber: Ahirudin Yunus S.Fil.I
About the Author
