Ruangrakyatgarut.id 20 Juli 2026 – Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Garut Selatan (DPPMG) menyatakan optimisme tinggi terhadap realisasi pemekaran wilayah Garut Selatan menjadi daerah otonomi baru (DOB). Keyakinan tersebut disampaikan seiring dengan klaim bahwa seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah rampung dipenuhi.
Pihak DPPMG menyebutkan, berbagai aspek yang menjadi prasyarat pemekaran, baik administratif, teknis, maupun dukungan kelembagaan, telah disiapkan secara menyeluruh. Hal ini dinilai menjadi modal kuat untuk mendorong percepatan terbentuknya Kabupaten Garut Selatan.
Menurut DPPMG, proses panjang yang telah dilalui selama bertahun-tahun menunjukkan keseriusan berbagai pihak dalam memperjuangkan pemekaran. Tidak hanya dari unsur masyarakat, dukungan juga disebut datang dari berbagai elemen, termasuk pemerintah daerah dan pemangku kebijakan lainnya.
Pemekaran Garut Selatan sendiri dinilai memiliki urgensi tinggi, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah selatan Kabupaten Garut yang selama ini dinilai masih tertinggal.
Selain itu, pembentukan daerah otonomi baru juga diharapkan mampu membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik wilayah.
Meski demikian, realisasi pemekaran hingga saat ini masih menghadapi kendala utama berupa kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut membuat sejumlah usulan daerah otonomi baru, termasuk Garut Selatan, belum dapat diproses lebih lanjut.
DPPMG pun berharap pemerintah pusat dapat segera membuka kembali moratorium tersebut, mengingat kesiapan daerah yang dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan. Mereka menilai, pembukaan moratorium akan menjadi momentum penting untuk merealisasikan aspirasi masyarakat Garut Selatan yang telah lama diperjuangkan.
Dengan berbagai kesiapan yang telah diklaim rampung, DPPMG menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemekaran hingga benar-benar terwujud, serta memastikan perjuangan tersebut tetap menjadi agenda prioritas bagi seluruh pemangku kepentingan.
