Ruangrakyatgarut.id 29 Juni 2026 – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Garut mulai menuai sorotan. Sejumlah kalangan mengingatkan agar forum tersebut tidak terjebak dalam praktik politik sempit yang hanya berorientasi pada perebutan jabatan.
Fungsionaris DPP Golkar, Rd. H. Holil Aksan Umarzen, secara terbuka mengkritik kecenderungan yang menilai kepemimpinan partai berdasarkan status kekuasaan semata. Ia menilai pola pikir tersebut berpotensi melemahkan peran partai sebagai alat perjuangan rakyat.
“Kalau Musda hanya jadi ajang transaksi kekuasaan, Golkar akan kehilangan arah. Ini yang harus dihindari,” tegasnya.
Menurutnya, pengalaman panjang Golkar menunjukkan bahwa kekuatan partai tidak ditentukan oleh siapa yang sedang berkuasa, melainkan oleh soliditas organisasi, kualitas kader, serta kepercayaan publik yang dibangun melalui kerja nyata.
Sorotan ini tidak lepas dari konteks politik di Kabupaten Garut, di mana dinamika internal partai kerap diwarnai tarik-menarik kepentingan kelompok. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengaburkan agenda besar pembangunan daerah.
Holil juga menyinggung isu lama yang hingga kini belum tuntas, yakni dorongan pemekaran wilayah Garut Utara dan Garut Selatan. Ia menilai, jika tidak dibingkai dengan visi yang jelas, isu tersebut berisiko hanya menjadi komoditas politik musiman.
“Pemekaran jangan dijadikan janji politik tanpa arah. Harus jelas tujuannya untuk pelayanan publik dan pemerataan pembangunan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Garut tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Diperlukan visi besar Garut Raya yang mengintegrasikan Garut Induk, Garut Utara, dan Garut Selatan dalam satu kerangka strategis.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pemilihan Ketua DPD Golkar Garut ke depan tidak boleh hanya didasarkan pada popularitas atau kedekatan dengan elit kekuasaan. Menurutnya, figur yang dibutuhkan adalah pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, serta keberanian membawa perubahan.
“Kalau yang dipilih hanya karena punya kekuasaan, Golkar akan stagnan. Bahkan bisa ditinggalkan rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengkritik ukuran keberhasilan partai yang selama ini cenderung berhenti pada capaian elektoral. Padahal, kata dia, kemenangan politik seharusnya menjadi alat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan.
Musda Golkar Garut, lanjutnya, harus menjadi ruang pertarungan gagasan, bukan sekadar kontestasi kekuatan. Tanpa perubahan cara pandang, ia khawatir Golkar hanya akan berputar dalam siklus yang sama tanpa menghasilkan dampak signifikan bagi masyarakat.
Dengan berbagai catatan tersebut, Musda kali ini dinilai menjadi ujian penting bagi Partai Golkar di Kabupaten Garut: apakah mampu melahirkan kepemimpinan visioner, atau justru kembali terjebak dalam politik pragmatis yang sempit.
About the Author
