Ruangrakyatgarut.id Jakarta 20 Mei 2026 – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN, M. Hoerudin Amin, S.Ag., M.H., yang akrab disapa Kang Hoer, menyoroti sejumlah persoalan strategis di sektor pendidikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
Dalam forum tersebut, Kang Hoer menegaskan bahwa tujuan utama negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, seluruh kebijakan pendidikan harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.
Soroti Keadilan Rekrutmen PPPK Guru
Kang Hoer menilai proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru masih menyisakan persoalan yang menimbulkan rasa ketidakadilan, khususnya bagi para guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Menurutnya, semangat awal pembentukan PPPK adalah untuk memberikan penghargaan sekaligus kepastian karier bagi guru honorer yang belum memperoleh kesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, dalam pelaksanaannya, lulusan baru juga dapat langsung mengikuti seleksi PPPK.
“Semangat penerimaan ASN melalui PPPK itu adalah penanganan guru-guru yang sudah mengabdi lama. Namun kenyataannya, hari ini lulusan baru pun bisa langsung mengikuti skema tersebut. Dari situlah muncul persoalan rasa keadilan,” ujar Kang Hoer.
Ia menekankan bahwa pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar guru-guru honorer yang telah lama mendedikasikan diri di dunia pendidikan mendapatkan prioritas yang layak.
Kekurangan Guru Masih Terjadi di Daerah
Selain menyoroti mekanisme rekrutmen PPPK, Kang Hoer juga mengungkapkan bahwa sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Garut dan Tasikmalaya, masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Menurutnya, masih terdapat sekolah yang kekurangan guru, bahkan ada satu orang guru yang harus mengajar di dua sekolah sekaligus.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi dan pemenuhan kebutuhan guru masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.”
Ia berharap pemerintah segera melakukan pemetaan dan pendataan yang akurat agar kebutuhan guru di berbagai daerah dapat dipenuhi secara cepat dan tepat sasaran.
Program Indonesia Pintar Harus Lebih Tepat Sasaran
Dalam rapat tersebut, Kang Hoer juga menyoroti pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Ia menyatakan dukungannya agar cakupan penerima diperluas dan nilai bantuan ditingkatkan sehingga manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh para siswa.
“Kami mendukung PIP agar semakin tepat sasaran, cakupannya luas, dan nilainya juga naik. Tidak mungkin bantuan Rp450 ribu saja dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pendidikan anak.”
Berdasarkan hasil reses dan temuan di lapangan, Kang Hoer mengungkapkan bahwa masih terdapat anak-anak dari keluarga ASN, TNI, maupun Polri dengan kondisi ekonomi terbatas yang tidak dapat menerima bantuan PIP hanya karena status administratif orang tuanya.
“Anak-anak mereka juga butuh belajar dan memerlukan kesempatan yang sama. Harus ada ruang keadilan bagi mereka, dengan pengecualian dan penilaian yang lebih objektif berdasarkan kondisi ekonomi, bukan semata status jabatan,” tegasnya.
Dorong Evaluasi Kebijakan Pendidikan
Kang Hoer berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme rekrutmen PPPK dan sistem pendataan PIP agar lebih transparan, objektif, dan berkeadilan.
Ia menegaskan bahwa guru merupakan ujung tombak pendidikan, sementara peserta didik dari keluarga kurang mampu harus mendapatkan dukungan penuh agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.
“Pemerintah harus memastikan seluruh kebijakan pendidikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”
Dengan perbaikan kebijakan yang tepat, Kang Hoer optimistis kualitas pendidikan nasional akan terus meningkat dan prinsip keadilan sosial dalam dunia pendidikan dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia. (Hil)
About the Author
