Ruangrakyatgarut.id 19 April 2026 – Rencana Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk menggelar “Gebyar Pesona Budaya Garut” pada April ini menuai sorotan tajam dari publik. Di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih membelit masyarakat, agenda tersebut dinilai tidak peka terhadap kondisi riil warga.
Sejumlah kalangan menilai, kegiatan yang dikemas secara megah itu terkesan dipaksakan demi memperbaiki citra daerah pasca berbagai polemik yang sempat viral dan mencoreng nama Garut. Alih-alih fokus pada pembenahan, pemerintah justru dinilai lebih sibuk menampilkan wajah seremonial yang belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Kritik menguat karena hingga kini masih banyak warga yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Permasalahan rumah tidak layak huni belum tertangani secara optimal, infrastruktur jalan di sejumlah wilayah masih rusak, serta fasilitas pendidikan dinilai jauh dari kata memadai. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai skala prioritas pembangunan daerah.
“Ini bukan soal menolak budaya, tetapi soal kepekaan dan penentuan prioritas. Ketika masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah seharusnya hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar pertunjukan,” ujar Eldy, Presidium Ruang Rakyat Garut (RRG).
Lebih lanjut, kegiatan tersebut juga dinilai berpotensi menambah beban anggaran daerah apabila tidak diimbangi dengan manfaat langsung bagi masyarakat. Publik pun mendesak adanya transparansi penggunaan anggaran agar tidak terkesan hanya menghamburkan dana untuk kepentingan pencitraan.
Di sisi lain, budaya memang merupakan identitas dan kekayaan daerah yang perlu dilestarikan. Namun, pelaksanaannya diharapkan tetap selaras dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jika tidak, kegiatan semacam ini justru berisiko memicu kekecewaan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Garut, apakah akan tetap melanjutkan gelaran tersebut atau melakukan evaluasi dan mengalihkan fokus pada persoalan yang lebih mendesak. Bagi warga, pembangunan yang dirasakan langsung dinilai jauh lebih penting dibandingkan kemeriahan panggung budaya yang bersifat sementara. (Hil)
