Ruangrakyatgarut.id 08 April 2026 – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan apresiasi tinggi terhadap lompatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Garut, serta mendorong perluasan inovasi hingga ke sektor energi. Namun, capaian administratif tersebut mendapatkan catatan kritis dari elemen sipil yang menilai adanya jarak lebar antara angka statistik dengan realitas ekonomi masyarakat bawah.
Ketua Aliansi Rakyat Garut, Dera Hermana Rismawan (Dera HR), menegaskan bahwa predikat “Daya Saing” tidak boleh hanya menjadi instrumen pencitraan birokrasi di tengah stagnasi kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil.
“Kita harus jujur membedah, apakah lompatan daya saing ini sudah linear dengan peningkatan daya beli petani di Cikajang atau pengrajin di Sukaregang? Jangan sampai inovasi hanya menjadi ‘lipstik’ statistik yang terlihat cantik di laporan pusat, namun hambar dirasakan rakyat,” ujar Dera HR dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4/2026).
Soroti Kerentanan Sektor Energi
Menanggapi dorongan BRIN agar Garut melakukan ekspansi inovasi di sektor energi—terutama panas bumi—Dera mengingatkan pemerintah untuk tidak mengulangi pola pembangunan yang memicu konflik agraria dan kerusakan ekologi. Ia menekankan bahwa Garut memiliki karakteristik geografis yang rentan, sehingga setiap langkah inovasi fisik harus melalui uji publik yang transparan.
“Inovasi energi itu jangan sampai menjadi pintu masuk bagi eksploitasi yang meminggirkan hak-hak masyarakat lokal. Garut punya sejarah panjang konflik sumber daya alam. Kami menuntut agar setiap teknologi yang masuk benar-benar menjadi alat kedaulatan energi rakyat, bukan sekadar karpet merah bagi modal besar,” tegasnya.
Uji Petik Dampak Sosial
Lebih lanjut, Aliansi Rakyat Garut mendesak Pemkab Garut untuk melakukan “uji petik” dampak sosial dari setiap inovasi yang diklaim berhasil. Dera menyoroti pentingnya integrasi antara riset teknologi dengan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton di tengah arus industrialisasi.
“Daya saing sejati itu wajahnya adalah keadilan. Jika lulusan SMK dan Universitas di Garut masih kesulitan mendapatkan ruang kerja bermartabat di tanahnya sendiri, maka inovasi tersebut gagal secara substansi. Kita butuh keberpihakan, bukan sekadar seremoni penghargaan,” tambah Dera.
Pesan untuk Pemerintah
Menutup pernyataannya, Dera HR meminta BRIN dan Pemerintah Daerah untuk lebih fokus pada inovasi hulu yang menyentuh kedaulatan pangan dan stabilisasi harga komoditas unggulan Garut. Menurutnya, lompatan daya saing yang hakiki adalah ketika teknologi mampu memangkas ketimpangan ekonomi dan menjaga kelestarian alam secara berdampingan.
“Kami di Aliansi Rakyat Garut akan terus mengawal agar narasi kemajuan ini tidak melompati hak-hak dasar warga. Pembangunan tanpa hati nurani hanyalah angka yang dingin, dan kami berdiri untuk memastikan suara rakyat tetap terdengar di tengah kebisingan inovasi tersebut,” pungkasnya.
About the Author
