Foto : Jurnalis RRG
RuangRakyatGarut.id 20 November 2026 — Pemerintah Kabupaten Garut melakukan penataan dan penguatan birokrasi melalui pelantikan sebanyak 234 pejabat di lingkungan pemerintahan daerah. Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Garut, Dr. Ir. Abdusy Syakur Amin, serta dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Garut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan tamu undangan lainnya.
Dari total 234 pejabat yang dilantik, terdiri atas 67 pejabat administrator, 132 pejabat pengawas, dan 35 pejabat fungsional. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat struktur organisasi, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mengoptimalkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Garut, Kristanti Wahyuni, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan salah satu langkah untuk mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong sekaligus melakukan penataan penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi.
Menurutnya, proses pengisian jabatan tidak bisa dilakukan secara sederhana. Sebab, ketika satu posisi diisi oleh pejabat baru, posisi yang ditinggalkan berpotensi kembali menimbulkan kekosongan. Karena itu, diperlukan pertimbangan matang agar penataan birokrasi dapat berjalan secara berkesinambungan.
“Ini merupakan upaya kita untuk segera mengisi jabatan yang masih kosong. Namun, persoalannya tidak sederhana. Ketika satu jabatan diisi, terkadang jabatan yang ditinggalkan juga harus dipikirkan penggantinya. Karena itu, kita harus berhati-hati,” ungkap Kristanti.
Ia menambahkan, dalam menentukan penempatan pejabat, BKD tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan organisasi, tetapi juga kompetensi, minat, pengalaman, hingga aspek domisili atau lokasi tempat tinggal pegawai.
Hal tersebut menjadi perhatian karena wilayah Kabupaten Garut memiliki cakupan geografis yang luas, sementara sebagian besar ASN berdomisili di wilayah Garut Tengah. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan ketika pemerintah harus menempatkan pegawai di berbagai wilayah kerja yang tersebar.
Menurut Kristanti, rotasi dan mutasi juga penting untuk memberikan pengalaman baru kepada ASN. Dengan bertugas di lingkungan kerja yang berbeda, aparatur diharapkan memiliki wawasan lebih luas, memperbanyak pengalaman, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan koordinasi lintas sektor.
Pengalaman bekerja di berbagai bidang juga dinilai dapat membentuk perspektif yang lebih beragam karena setiap perangkat daerah memiliki karakteristik, tantangan, dan pola kerja yang berbeda.
“Jangan sampai seseorang terus-menerus berada di satu tempat. Dengan pengalaman di berbagai bidang, akan semakin banyak pengalaman, semakin banyak teman, serta kemampuan komunikasi dan koordinasi juga semakin berkembang. Perspektif seseorang juga akan semakin luas karena setiap bidang memiliki cara pandang yang berbeda,” jelasnya.
Terkait masih adanya sejumlah jabatan yang belum terisi, Kristanti menyampaikan bahwa terdapat enam posisi jabatan administrator yang masih menjadi perhatian. Dua di antaranya merupakan jabatan sekretaris, sementara empat lainnya merupakan posisi kepala bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Namun, pengisian empat jabatan kepala bidang tersebut masih akan mempertimbangkan penyesuaian kelembagaan sehingga belum tentu seluruhnya dilakukan pengisian.
Ia juga menjelaskan bahwa proses rotasi dan mutasi harus memperhatikan ketentuan masa jabatan serta persyaratan administratif. Salah satu pertimbangannya adalah ketentuan minimal masa jabatan dua tahun, kecuali terdapat pertimbangan khusus terkait kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Bupati Tekankan Penempatan Pejabat Sesuai Kompetensi dan Kondisi Wilayah
Sementara itu, dalam arahannya, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa penempatan pejabat pada jabatan baru harus mempertimbangkan sejumlah aspek penting, mulai dari kompetensi, minat, hingga lokasi tempat tinggal pegawai.
Menurutnya, penempatan aparatur tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan organisasi, tetapi juga harus memperhatikan efektivitas pelaksanaan tugas dan kondisi geografis Kabupaten Garut.
Ia mengungkapkan, salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah persebaran wilayah kerja yang cukup luas, sementara sebagian besar ASN berdomisili di kawasan Garut Tengah. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan tersendiri ketika pemerintah harus menempatkan pegawai di wilayah yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal mereka.
“Kita ingin orang yang ditugaskan di tempat yang baru itu sesuai dengan kompetensi, minatnya, dan juga lokasi rumahnya. Karena ternyata ada pengaruh antara lokasi rumah dengan tempat bekerja. Kalau terlalu jauh, kasihan juga di jalan,” ungkap Abdusy Syakur Amin.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mencari keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kondisi para pegawai. Di satu sisi, jabatan yang kosong harus segera diisi agar pelayanan pemerintahan tidak terganggu. Namun di sisi lain, penempatan pegawai juga harus memperhatikan berbagai pertimbangan agar pelaksanaan tugas berjalan optimal.
Bupati juga menilai rotasi atau pergeseran jabatan sebagai bagian dari penyegaran organisasi melalui mekanisme tour of duty. Menurutnya, seorang aparatur tidak seharusnya terus-menerus berada di satu posisi karena pengalaman bekerja di berbagai bidang dapat memperluas wawasan serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan koordinasi.
“Jangan sampai ada seseorang terus berada di satu tempat. Dengan pengalaman di berbagai bidang, akan semakin banyak pengalaman, banyak teman, serta terbiasa melakukan komunikasi dan koordinasi. Yang paling penting adalah perspektifnya semakin luas,” jelasnya.
Ia mencontohkan, pola pikir seseorang yang bekerja di bidang keuangan tentu memiliki karakteristik berbeda dengan aparatur yang bertugas di wilayah. Melalui pengalaman lintas bidang, para pejabat diharapkan dapat memahami berbagai sudut pandang ketika melakukan komunikasi, koordinasi, maupun diskusi dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan.
Menurutnya, meskipun setiap orang memiliki cara berpikir berbeda, seluruh aparatur harus memiliki tujuan yang sama, yakni mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Rotasi Pejabat Eselon II Masih Menunggu Momentum
Selain berbicara mengenai penataan pejabat administrator dan pengawas, Bupati Garut juga menyinggung kemungkinan pelantikan atau rotasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih mempertimbangkan momentum yang tepat, terutama karena terdapat beberapa jabatan yang masih kosong dan proses rotasi dapat menimbulkan pergeseran berantai pada posisi lainnya.
Menurutnya, apabila rotasi dilakukan, pemerintah harus memastikan pejabat yang ditinggalkan memiliki pengganti sehingga tidak kembali menciptakan kekosongan jabatan.
“Kita menunggu lagi karena ada beberapa jabatan yang kosong. Kalau hanya satu orang yang diisi, kemudian menggeser yang lain, tentu harus dipikirkan juga siapa yang mengisi posisi berikutnya. Jadi, kalau memungkinkan, kita ingin dilakukan sekaligus sebagai bagian dari penyegaran,” ujarnya.
Abdusy Syakur Amin juga menjelaskan bahwa proses pergeseran pejabat harus memperhatikan persyaratan masa jabatan minimal dua tahun, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dan pengecualian yang berlaku, termasuk apabila terdapat pertimbangan khusus berdasarkan kinerja.
Terkait kemungkinan pelaksanaan pelantikan tersebut pada tahun ini, ia tidak menutup peluang adanya perubahan atau penataan lebih lanjut sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.
Pejabat Baru Diminta Pahami Prioritas Pembangunan Garut
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Garut turut menyampaikan pesan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan ikhlas dalam melaksanakan tugas.
Ia meminta para pejabat tidak hanya memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, tetapi juga harus mampu memahami kondisi Kabupaten Garut, khususnya wilayah tempat mereka bertugas serta arah pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian di antaranya peningkatan angka partisipasi sekolah, penguatan produktivitas ekonomi masyarakat, serta peningkatan derajat kesehatan melalui perbaikan kesehatan lingkungan dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
“Pertama, laksanakan tugas sebaik-baiknya, dengan amanah dan ikhlas. Kemudian pahami kondisi Kabupaten Garut, khususnya wilayah tempat bertugas dan apa yang menjadi prioritas kita ke depan,” pesannya.
Literasi Digital ASN Jadi Perhatian Bupati
Satu hal yang turut menjadi perhatian Bupati Garut adalah peningkatan literasi digital aparatur sipil negara (ASN).
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil uji kompetensi, kemampuan literasi digital ASN di Kabupaten Garut masih perlu ditingkatkan. Padahal, pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan penting untuk mendukung efektivitas pekerjaan dan mempercepat pelayanan pemerintahan.
Abdusy Syakur mencontohkan penggunaan aplikasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, termasuk sistem absensi bagi sekitar 25 ribu pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari aparatur. Sebaliknya, teknologi harus mulai dibiasakan sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan, meningkatkan efisiensi, serta mendukung sistem pemerintahan yang lebih modern.
“Saya sekarang banyak menggunakan aplikasi. Itu membuktikan bahwa teknologi bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Saya punya sistem absensi untuk sekitar 25 ribu pegawai. Bisa atau tidak? Bisa, buktinya kita punya. Jadi, penggunaan teknologi harus mulai dibiasakan untuk mempermudah pekerjaan kita,” ungkapnya.
Melalui pelantikan 234 pejabat tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut berharap tercipta birokrasi yang semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
Penempatan berdasarkan kompetensi, penyegaran pengalaman kerja, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta peningkatan literasi digital menjadi sejumlah hal yang ditekankan dalam upaya membangun aparatur pemerintahan yang lebih efektif.
Dengan demikian, para pejabat yang baru dilantik diharapkan tidak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah menjadi program kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Garut. (Hil)
