RuangRakyatGarut.id 16 November 2026 – Persoalan angka anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Garut yang disebut mencapai sekitar 45 ribu anak menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Garut, mengingat kewenangan pengelolaan pendidikan terbagi berdasarkan jenjang sekolah.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, H. Aceng Malki, menegaskan bahwa persoalan anak tidak sekolah sebenarnya telah menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Namun, penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB. Sementara itu, pendidikan tingkat SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Kalau 45 ribu anak ini putus sekolahnya di tingkat SD atau SMP, tentu harus ada sinergi dan kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Kalau untuk SMA, itu menjadi bagian kewenangan kami di provinsi,” ungkap H. Aceng Malki.
Ia menjelaskan, Fraksi PKB melalui Komisi V DPRD Jawa Barat terus memberikan masukan dan mendorong pemerintah provinsi agar lebih serius dalam menekan angka anak tidak sekolah. Pasalnya, persoalan angka putus sekolah di Jawa Barat masih membutuhkan perhatian dan langkah penanganan yang lebih komprehensif.
PKB Kritik Kebijakan Pendidikan yang Terlalu Berorientasi pada Sekolah Negeri
Lebih lanjut, Aceng Malki menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilainya masih terlalu berorientasi pada pembangunan dan penguatan sekolah negeri, termasuk program pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan perhatian yang lebih besar terhadap lembaga pendidikan swasta, madrasah, serta pesantren yang selama ini turut membantu pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat.
Ia menilai, keberadaan sekolah swasta dan lembaga pendidikan berbasis keagamaan memiliki kontribusi besar dalam menekan angka anak tidak sekolah. Apabila lembaga-lembaga tersebut tidak mendapatkan dukungan yang memadai, dikhawatirkan persoalan akses pendidikan justru semakin berat.
“Fraksi PKB terus mengkritisi kebijakan yang terlalu fokus pada sekolah negeri, pembangunan USB, tetapi kurang memperhatikan sekolah-sekolah yang didirikan masyarakat, termasuk madrasah dan pesantren. Padahal, lembaga-lembaga tersebut sangat membantu pemerintah dalam mengurangi angka anak putus sekolah,” tegasnya.
Aceng menyebut, sejumlah sekolah swasta bahkan telah beberapa kali melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Pihaknya pun mengaku terus memperjuangkan keberlangsungan sekolah swasta dalam berbagai pembahasan bersama Dinas Pendidikan.
Program Beasiswa Dinilai Belum Maksimal dan Belum Merata
Aceng Malki juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah memiliki sejumlah program bantuan pendidikan, termasuk beasiswa bagi masyarakat dari kelompok desil 1 dan desil 2.
Bantuan tersebut ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan, baik di sekolah negeri maupun melalui skema bantuan bagi siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
Selain itu, terdapat program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang memberikan dukungan pembiayaan agar peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan secara gratis.
Namun, menurutnya, pelaksanaan berbagai program tersebut masih belum maksimal. Terutama dalam hal pemerataan bantuan dan besaran alokasi anggaran yang diberikan kepada sekolah maupun peserta didik.
“Programnya sudah ada, termasuk beasiswa dan Sekolah Swasta Kerja Sama. Tetapi secara maksimalnya belum tercapai. Untuk bantuan kepada siswa yang bersekolah di swasta juga sudah mulai ada, namun porsinya masih sedikit dan belum merata,” jelasnya.
Jangan Sampai Angka Partisipasi Sekolah Naik, tetapi Mutu Pendidikan Menurun
Aceng Malki turut mengingatkan adanya persoalan lain yang perlu menjadi perhatian, yakni ketidakseimbangan antara peningkatan angka partisipasi sekolah dengan kualitas pendidikan.
Menurutnya, kebijakan penambahan daya tampung sekolah negeri tanpa perhitungan kapasitas yang matang berpotensi menimbulkan persoalan baru. Salah satu contohnya adalah jumlah peserta didik yang terlalu banyak dalam satu rombongan belajar sehingga proses pembelajaran menjadi kurang optimal.
Ia menilai, pemerintah harus mampu mencari solusi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka partisipasi sekolah (APS), tetapi juga menjaga mutu pendidikan.
“Jangan sampai kita mengejar angka partisipasi sekolah agar meningkat, tetapi kualitas pendidikan justru turun. Misalnya, satu kelas diisi sampai 50 siswa. Ini tentu menjadi persoalan tersendiri bagi proses pembelajaran dan mutu pendidikan,” ungkapnya.
Karena itu, Fraksi PKB melalui Komisi V DPRD Jawa Barat terus mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan, termasuk memperkuat dukungan terhadap sekolah swasta, madrasah, dan pesantren.
Menurut Aceng, penanganan 45 ribu anak tidak sekolah di Kabupaten Garut membutuhkan langkah konkret, kolaborasi lintas pemerintahan, serta kebijakan anggaran yang lebih berkeadilan.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur sekolah negeri, tetapi juga memberikan ruang dan dukungan yang proporsional kepada seluruh lembaga pendidikan yang selama ini ikut mengambil peran dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, upaya menekan angka anak tidak sekolah dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan, sehingga tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. (Hilman)
