Ruangrakyatgarut.id 14 November 2026 — Persoalan kepastian tata ruang di Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan. Eldy Supriadi mendesak pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera menuntaskan dan mengesahkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, RDTR merupakan kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan masa depan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Eldy menilai, di tengah tekanan efisiensi anggaran, pemerintah tidak bisa terus bergantung pada pola lama dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah harus berani membuka sumber-sumber ekonomi baru melalui kepastian regulasi, kemudahan investasi, serta optimalisasi potensi wilayah.
“Jangan sampai Garut terus berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD, tetapi instrumen penting untuk membuka ruang investasi justru belum mendapatkan kepastian. RDTR harus segera disahkan. Jangan biarkan ketidakpastian birokrasi menjadi penghambat kemajuan daerah,” tegas Eldy.
Menurutnya, RDTR bukan sekadar tumpukan dokumen perencanaan yang tersimpan di meja birokrasi. Dokumen tersebut merupakan instrumen strategis untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang, memperjelas peruntukan wilayah, dan mendukung proses perizinan berusaha.
Ia mengingatkan, ketidakpastian tata ruang berpotensi membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya. Dampaknya bukan hanya terhadap iklim investasi, tetapi juga terhadap peluang pembukaan lapangan kerja, perkembangan UMKM, perdagangan, hingga sektor jasa di Kabupaten Garut.
Eldy juga mengkritisi pola peningkatan PAD yang terlalu berorientasi pada optimalisasi pungutan pajak dan retribusi tanpa diimbangi penciptaan aktivitas ekonomi baru.
“Jangan rakyat kecil terus dijadikan sasaran untuk mengejar PAD. Jangan pelaku usaha mikro dan kecil yang terus dibebani. Pemerintah harus berani membenahi sistem, membuka peluang investasi, dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah,” ujarnya.
Baginya, efisiensi anggaran seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan kebijakan, bukan justru mempersempit ruang gerak ekonomi masyarakat. Peningkatan PAD harus dibangun melalui pertumbuhan aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
Eldy menegaskan, pengesahan RDTR juga harus diikuti dengan transparansi perencanaan. Jangan sampai kebijakan tata ruang hanya memberikan keuntungan kepada kelompok pemodal tertentu, sementara masyarakat lokal justru kehilangan ruang usaha dan akses terhadap sumber penghidupan.
Ia meminta pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan tata ruang tetap memperhatikan kepentingan publik, perlindungan lingkungan, lahan produktif, serta keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
“Investasi memang penting, tetapi jangan sampai pembangunan hanya menguntungkan pemilik modal. Masyarakat Garut harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar penonton di tanahnya sendiri,” tandasnya.
Eldy juga mendorong pemerintah Kabupaten Garut agar terbuka menyampaikan perkembangan proses penyusunan dan penetapan RDTR, termasuk kendala yang masih dihadapi, tahapan yang belum selesai, serta target waktu penyelesaiannya kepada publik.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui mengapa kebijakan strategis yang menyangkut arah pembangunan daerah tersebut belum juga memperoleh kepastian. Akuntabilitas pemerintah harus berjalan seiring dengan percepatan pembangunan.
“Jangan sampai Garut kalah cepat karena persoalan administratif dan koordinasi birokrasi. Kalau ingin ekonomi tumbuh, investasi masuk, lapangan pekerjaan terbuka, dan PAD meningkat, maka kepastian tata ruang harus menjadi prioritas. Jangan hanya pandai membuat slogan pembangunan, tetapi lambat menghadirkan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat,” pungkas Eldy Supriadi.
Kini, publik menunggu langkah konkret pemerintah. Sebab, RDTR bukan sekadar urusan peta dan perizinan, melainkan menyangkut arah pembangunan, kesempatan ekonomi, dan masa depan Kabupaten Garut. Jangan sampai potensi Garut terus besar di atas kertas, tetapi terhambat oleh lambannya keputusan birokrasi.
About the Author
