Ruangrakyatgarut.id — Kebijakan pemotongan anggaran sebesar 30 persen di lingkungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Garut menjadi sorotan Rizal mardiansyah Ia meminta pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan tidak sampai membebani atlet maupun cabang olahraga (cabor) yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat. (12/11/2026)
Rizal menegaskan, jika memang terdapat kebijakan pemotongan anggaran sebesar 30 persen, KONI Garut harus menjelaskan secara terbuka dasar kebijakan, mekanisme pemotongan, serta rincian alokasi anggaran yang tersedia.
Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar tidak menimbulkan pertanyaan di kalangan pengurus cabor, pelatih, atlet, maupun pihak lain yang terlibat dalam pembinaan olahraga di Kabupaten Garut.
Ia juga menyoroti kehadiran dan peran korwil dalam proses koordinasi olahraga. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat seharusnya hadir membawa solusi dan dukungan, bukan justru menambah beban bagi atlet yang sedang berjuang mempersiapkan prestasi.
“Jangan sampai atlet yang menjadi ujung tombak perjuangan olahraga justru dibebani persoalan anggaran. Seharusnya mereka mendapatkan dukungan penuh, bukan ditambah beban yang dapat mengganggu konsentrasi dan persiapan pertandingan,” menjadi penekanan
Ia menilai, atlet merupakan pihak yang harus mendapatkan perhatian utama. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan kemampuan untuk mengharumkan nama Kabupaten Garut. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan olahraga semestinya memberikan dukungan nyata.
Rizal juga meminta KONI Garut memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak mengorbankan kebutuhan mendasar atlet, termasuk pembinaan, transportasi, akomodasi, perlengkapan pertandingan, serta kebutuhan teknis lainnya.
Menurutnya, pemotongan anggaran tidak boleh hanya menjadi keputusan administratif tanpa mempertimbangkan kondisi riil masing-masing cabang olahraga.
Ia berharap KONI Garut membuka ruang komunikasi dengan seluruh pengurus cabor dan korwil agar persoalan anggaran dapat dibahas secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau tujuannya untuk prestasi Garut, maka semua harus bergerak bersama. KONI, korwil, pengurus cabor, pelatih, dan pemerintah harus menjadi bagian dari solusi. Jangan sampai atlet justru menjadi pihak yang menanggung dampak kebijakan,” tegasnya.
Riza menambahkan, keberhasilan olahraga daerah bukan hanya diukur dari target medali dalam Porprov, tetapi juga dari keseriusan seluruh pihak dalam membangun sistem pembinaan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
Ia mendesak agar persoalan pemotongan anggaran 30 persen tersebut segera mendapatkan penjelasan resmi dari KONI Garut sehingga tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah persiapan atlet.
Prestasi tidak lahir dari tekanan dan pembebanan kepada atlet. Prestasi lahir dari pembinaan, dukungan, fasilitas, serta tata kelola anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.
About the Author
