Ruangrakyatgarut.id – Kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu kembali menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan. Kali ini, ia menyoroti kondisi keluarga Abah Rukman dan Emak Popon, warga Kampung Ngamplang RT 02 RW 01, Desa Cibodas, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, yang harus menjalani kehidupan dengan keterbatasan ekonomi sekaligus merawat dua anak penyandang disabilitas. (12/11/2026)
Abah Rukman sehari-hari bekerja sebagai pengayuh becak di kawasan Pasar Cikajang, sementara istrinya, Emak Popon, bekerja sebagai buruh tani untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
Di tengah keterbatasan ekonomi tersebut, pasangan ini dikaruniai dua anak yang sama-sama menyandang disabilitas. Anak pertama bernama Tatang, yang mengalami disabilitas intelektual sehingga sama sekali tidak mampu berkomunikasi secara verbal. Sementara anak keduanya, Hendi, merupakan penyandang disabilitas netra atau tunanetra.
Keluarga tersebut tinggal di sebuah rumah panggung sederhana dengan dinding bilik bambu. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), keluarga Abah Rukman masuk dalam kategori desil 1, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Namun, meskipun masuk dalam kategori desil 1, keluarga tersebut disebut belum mendapatkan komponen bantuan sosial dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi perhatian Yudha Puja Turnawan karena keluarga tersebut memiliki tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang tinggi, terlebih terdapat dua anggota keluarga penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian serta perlindungan khusus.
Yudha menilai, kondisi keluarga Abah Rukman dan Emak Popon perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, negara memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas.
“Melihat tingkat kesejahteraan keluarga ini yang masuk desil 1, ditambah terdapat dua anak penyandang disabilitas, seharusnya mereka mendapatkan perhatian dan perlindungan sosial dari pemerintah. Jangan sampai keluarga dengan kondisi kerentanan seperti ini justru tidak tersentuh bantuan sosial,” ungkap Yudha.
Pada Kamis, 12 November 2026, Yudha Puja Turnawan bersama jajaran Pemerintah Kecamatan Cikajang, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Garut, Kang Yusup dan Kang Diman selaku pendamping sosial atau pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Cikajang, Baguna PDI Perjuangan Garut, serta Ketua PAC PDI Perjuangan setempat, mengunjungi kediaman keluarga tersebut.
Dalam kunjungan itu, rombongan memberikan bantuan berupa paket sembako dan santunan uang tunai sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi keluarga Abah Rukman. DKP Garut juga turut menyalurkan bantuan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selain memberikan bantuan, kunjungan tersebut juga menjadi langkah awal untuk mendorong agar Tatang dan Hendi mendapatkan akses terhadap program perlindungan sosial pemerintah.
Pendamping sosial setempat telah membawa Tatang dan Hendi ke Kantor Kecamatan Cikajang untuk menjalani proses perekaman data. Langkah tersebut dilakukan agar keduanya dapat didaftarkan ke dalam portal perlindungan sosial (Perlinsos), sehingga selanjutnya dapat diusulkan memperoleh bantuan sosial dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan dan hasil verifikasi.
Yudha berharap proses pendataan tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius oleh instansi terkait. Menurutnya, bantuan sosial sangat penting bagi keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah, terlebih ketika orang tua harus menanggung kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas.
Tidak hanya mendorong pemenuhan bantuan sosial, Yudha juga meminta Pemerintah Kabupaten Garut agar memberikan perhatian terhadap masa depan Hendi melalui program pelatihan vokasi atau keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas netra.
Ia menjelaskan, Hendi memiliki kemampuan kognitif dan komunikasi verbal yang baik sebagaimana orang pada umumnya. Dengan demikian, Hendi dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuan dirinya apabila mendapatkan kesempatan, pendampingan, serta pelatihan yang sesuai dengan kebutuhannya.
“Pemkab Garut sebisa mungkin memberikan pelatihan vokasi untuk Kang Hendi. Kemampuan kognitif dan verbalnya seperti kita pada umumnya. Karena tidak selamanya Abah Rukman bisa mengayuh becak dan tidak selamanya Emak Popon bisa bekerja sebagai buruh tani,” tutur Yudha.
Ia menegaskan, penyandang disabilitas tidak seharusnya hanya dipandang sebagai penerima bantuan sosial. Mereka juga perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperoleh keterampilan, dan memiliki kemandirian ekonomi sesuai kemampuan masing-masing.
“Anak-anak penyandang disabilitas ini harus mendapatkan pelatihan keterampilan agar ke depannya bisa memiliki bekal untuk menghidupi dirinya sendiri. Kita harus memikirkan masa depan mereka, bukan hanya membantu kebutuhan hari ini,” tambahnya.
Yudha berharap perhatian terhadap keluarga Abah Rukman dan Emak Popon tidak berhenti pada pemberian bantuan sembako maupun santunan sesaat. Ia mendorong adanya tindak lanjut konkret dari pemerintah melalui pemutakhiran data, akses perlindungan sosial, serta program pemberdayaan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas.
Menurutnya, kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berada dalam kondisi paling rentan. Sebab, perlindungan sosial bukan sekadar persoalan penyaluran bantuan, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan kesempatan untuk hidup layak, berkembang, dan memiliki masa depan yang lebih mandiri.
About the Author
