Ruangrakyatgarut.id 10 November 2026 – Ketua Umum Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Bangsa (GPMPB), Taofik Rofi Nugraha, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mengkaji ulang rencana kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 15 persen. Kebijakan tersebut rencananya dilakukan untuk menambah alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp5 miliar.
Menurut Taofik, rencana pemotongan TPP tersebut perlu dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan berbagai aspek, terutama dampaknya terhadap motivasi, kesejahteraan, dan produktivitas kerja ASN.
Ia mengingatkan, kebijakan efisiensi anggaran jangan sampai justru berdampak terhadap kualitas pelayanan publik. Sebab, ASN memiliki peran penting sebagai aparatur yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai kebutuhan pembangunan infrastruktur justru dibebankan kepada ASN melalui pemotongan TPP, sementara masih ada persoalan fiskal lain yang seharusnya dapat diperjuangkan oleh pemerintah daerah,” ujar Taofik.
Lebih lanjut, Taofik menilai bahwa apabila Pemkab Garut membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2026, pemerintah daerah seharusnya terlebih dahulu mengoptimalkan upaya memperjuangkan hak-hak fiskal daerah.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan, menurutnya, yakni memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD Tahun Anggaran 2026.
Selain menyoroti kebijakan pemotongan TPP ASN, GPMPB juga mendesak Pemerintah Pusat memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan terkait penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Panas Bumi yang dalam dua tahun terakhir disebut mengalami pengurangan cukup drastis.
Taofik menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya panas bumi serta aktivitas pengembangannya.
“Hemat kami, pemerintah daerah harus berani mempertanyakan dan memperjuangkan kembali hak fiskal daerah dari sektor panas bumi. Jika memang terdapat kebutuhan tambahan Rp5 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan pada 2026, mengupayakan kejelasan dan optimalisasi DBH Panas Bumi merupakan salah satu opsi yang patut diperjuangkan, daripada langsung mengambil kebijakan pemotongan TPP ASN,” tegasnya.
GPMPB berpandangan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan fiskal. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, termasuk energi panas bumi, semestinya memperoleh perhatian serius dalam kebijakan pembagian hasil serta distribusi manfaat pembangunan.
Menurut Taofik, pemerintah daerah tidak boleh hanya berfokus pada upaya penghematan anggaran internal, tetapi juga harus aktif memperjuangkan sumber-sumber pendapatan daerah yang menjadi haknya.
“Jangan sampai daerah ikut menanggung dampak aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, tetapi pada saat yang sama hak fiskalnya justru terus mengalami penurunan. Pemerintah Kabupaten Garut harus memperjuangkan kepentingan daerah, sementara Pemerintah Pusat harus memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel,” tutup Taofik.
GPMPB berharap Pemkab Garut dapat mengevaluasi kembali rencana pemotongan TPP ASN dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah secara menyeluruh. Di sisi lain, pemerintah pusat juga didorong memberikan kejelasan mengenai penurunan DBH Panas Bumi agar kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan masyarakat.
About the Author
