RuangRakyatGarut.id — Ketua Penasihat Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC PA GMNI) Kabupaten Garut, Bung Dedi Hasan, menegaskan pentingnya membangun sinergi dan komunikasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Garut. (08/11/2026)
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan DPC PA GMNI Kabupaten Garut bersama Anggota DPR RI sekaligus MPR RI Fraksi PDI Perjuangan, H. Dony Maryadi Oekon, ST. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog, silaturahmi, sekaligus penyampaian aspirasi terkait berbagai persoalan strategis daerah.
Menurut Dedi Hasan, komunikasi dan kolaborasi lintas pemerintahan menjadi sangat penting karena tidak semua persoalan daerah dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan kemampuan anggaran pemerintah kabupaten. Sejumlah persoalan membutuhkan dukungan kebijakan, program, serta intervensi anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Intinya membangun sinergi. Komunikasi ini penting karena berbagai persoalan daerah bisa juga diselesaikan melalui kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kang Dony sebagai anggota DPR RI Komisi XII yang membidangi energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta sektor terkait lainnya, diharapkan bisa menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang ada di Kabupaten Garut,” ungkap Dedi Hasan.
Ia menilai, kehadiran Dony Maryadi Oekon dalam forum Sarasehan Kebangsaan tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperkuat komunikasi antara elemen masyarakat, organisasi alumni GMNI, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat.
Terlebih, menurutnya, sejumlah program yang telah dibawa dan diperjuangkan Dony Maryadi Oekon untuk masyarakat Garut, seperti program BPBL, EJU, pengelolaan sampah, hingga bantuan kendaraan bermotor roda tiga untuk pengangkutan sampah, merupakan bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dedi berharap, komunikasi yang telah terbangun tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi terus berlanjut melalui pembahasan berbagai kebutuhan dan persoalan daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas serta kemitraan komisi di DPR RI.
Persoalan Fiskal dan Lingkungan Membutuhkan Kolaborasi Lintas Pemerintahan
Lebih lanjut, Dedi Hasan menyoroti kompleksitas persoalan yang tengah dihadapi daerah, mulai dari masalah lingkungan hidup, pengelolaan sampah, keterbatasan fiskal, hingga kondisi keuangan daerah yang membutuhkan perhatian bersama.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah tidak boleh menjadi penghambat dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif.
Ia mendorong agar pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten dapat membangun ruang komunikasi yang lebih intensif untuk membahas berbagai persoalan pembangunan.
“Persoalan negara ini kompleks. Ada masalah lingkungan, sampah, keterbatasan fiskal, hingga persoalan keuangan daerah. Ini membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, provinsi, pusat, legislatif, DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten perlu duduk bersama membangun komunikasi yang kuat,” tegasnya.
Dedi meyakini, melalui kebersamaan, keterbukaan komunikasi, dan kesamaan tujuan, berbagai persoalan yang selama ini belum terselesaikan dapat dicarikan jalan keluarnya.
“Kalau kita bersama-sama, saya yakin tidak ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan, selama niatnya untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, dan kemaslahatan masyarakat Garut,” tambahnya.
Apresiasi Komunikasi Bupati Garut dengan Pemerintah Pusat
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Hasan juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya komunikasi antara Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dengan para pemangku kebijakan di tingkat pusat.
Menurutnya, komunikasi yang dibangun Bupati Garut selama ini menjadi salah satu jalan untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah, terutama dalam mencari sumber-sumber pendanaan alternatif bagi program pembangunan yang belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui APBD Kabupaten Garut.
Ia menilai, upaya mengidentifikasi berbagai persoalan daerah dan mengomunikasikannya kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan di tingkat pusat merupakan langkah yang perlu terus dilakukan.
“Ini berkah komunikasi, berkah obrolan, dan berkah silaturahmi. Dari komunikasi itu akhirnya bisa menemukan jawaban-jawaban. Saya kira komunikasi yang terbangun selama ini berjalan dengan baik, terutama dalam konteks memperbaiki dan mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang belum bisa dipecahkan oleh kemampuan pemerintah daerah,” tuturnya.
Dedi berharap, kolaborasi semacam itu terus diperkuat agar berbagai kebutuhan masyarakat Garut dapat memperoleh dukungan melalui program dan sumber pendanaan yang tersedia di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
Baginya, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan dan komitmen bersama. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga legislatif, serta elemen masyarakat diharapkan mampu membuka ruang penyelesaian berbagai persoalan demi terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut
(hil).
About the Author
