Rusngrakyatgarut.id 18 September 2026 — Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Garut yang digelar Minggu ini menetapkan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, sebagai Ketua DPD Golkar Garut melalui dukungan mayoritas dalam mekanisme internal partai yang disebut sebagai “mandat bulat”.
Dalam struktur kepengurusan yang terbentuk, Aris Munandar ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD Golkar Garut, melengkapi formasi awal kepemimpinan baru partai di tingkat kabupaten. Sementara itu, posisi bendahara disebut masih menjadi teka-teki dalam susunan kepengurusan tersebut.
Keputusan ini menandai mengerucutnya dinamika politik internal Golkar Garut yang sebelumnya diperkirakan berlangsung kompetitif dengan sejumlah nama yang sempat masuk bursa calon ketua.
Namun dalam perjalanannya, kontestasi tidak berkembang menjadi pertarungan terbuka. Dukungan kader disebut lebih cepat terkonsolidasi pada satu figur utama.
Penetapan Syakur Amin sebagai ketua partai sekaligus kepala daerah menciptakan konfigurasi politik baru di Kabupaten Garut, dengan dua posisi strategis berada dalam satu kendali.
Sejumlah pihak di internal Golkar menyebut konsolidasi ini sebagai upaya memperkuat soliditas organisasi menjelang agenda politik jangka menengah dan panjang.
Meski demikian, konsentrasi kekuasaan pada satu figur turut memunculkan catatan kritis di ruang publik. Kondisi ini dinilai berpotensi mengaburkan batas antara kepentingan partai dan kepentingan pemerintahan.
Pengamat politik menilai, rangkap jabatan kepala daerah dan ketua partai bukan hal baru dalam politik lokal. Namun, situasi tersebut tetap memerlukan kontrol institusional agar tidak memunculkan dominasi kekuasaan yang berlebihan.
Di sisi lain, Golkar Garut dipandang tengah memasuki fase konsolidasi cepat untuk memperkuat struktur internal serta memastikan kesiapan menghadapi agenda elektoral mendatang.
Sejumlah kader menilai kepemimpinan baru ini dapat menjadi momentum penguatan organisasi, meski efektivitasnya masih akan diuji dalam praktik politik sehari-hari.
Dengan mandat tersebut, Syakur Amin kini dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara peran sebagai kepala daerah dan pimpinan partai, di tengah meningkatnya sorotan terhadap relasi kekuasaan di tingkat lokal.
About the Author
