Ruangrakyatgarut.id 13 September 2026 — Baru saja terpilih secara aklamasi dalam Deklarasi Akbar di Kecamatan Banjarwangi, Ketua Umum Barisan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Peundeuy (BARA BSP), Ali Osman, langsung melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Garut, khususnya terkait kondisi infrastruktur di wilayah Garut Selatan.
Dalam pernyataannya, Ali Osman menilai keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat di tiga kecamatan, yakni Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy (BSP), masih jauh dari harapan. Ia menyebut kondisi jalan penghubung antarwilayah tersebut sudah lama mengalami kerusakan tanpa penanganan serius.
Menurutnya, masyarakat saat ini lebih membutuhkan pembangunan nyata dibandingkan sekadar narasi atau pencitraan. Ia menegaskan bahwa persoalan infrastruktur jalan bukan hal baru, melainkan persoalan lama yang hingga kini belum mendapatkan solusi konkret.
“Rakyat BSP butuh jalan, bukan baliho. Rakyat butuh keberpihakan, bukan pencitraan,” ujar Ali Osman dalam keterangannya, menegaskan nada kritik terhadap pemerintah daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan komunikasi dengan Bupati Garut maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk meminta kejelasan terkait rencana perbaikan jalan. Namun hingga saat ini, upaya tersebut disebut belum mendapatkan respons.
Meski memahami kesibukan kepala daerah, Ali menilai hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama terkait akses jalan yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi warga.
Selain itu, ia mempertanyakan kejelasan realisasi anggaran penambalan jalan yang disebut-sebut mencapai Rp2,5 miliar. Menurutnya, terdapat perbedaan informasi di masyarakat, mulai dari rencana pelaksanaan pada tahun 2026 hingga wacana penganggaran melalui skema tahun 2027.
Ketidakpastian tersebut, lanjutnya, menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat BSP yang selama ini menantikan perbaikan jalan secara nyata. Ia menekankan pentingnya transparansi dan kepastian waktu pelaksanaan agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakjelasan.
Ali Osman menegaskan bahwa gerakan BARA BSP tidak memiliki kepentingan pribadi maupun golongan. Ia menyebut kehadiran organisasi tersebut semata-mata untuk mengawal dan memastikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur dapat terealisasi.
Di sisi lain, hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Garut maupun Dinas PUPR terkait kritik yang disampaikan BARA BSP, termasuk mengenai kepastian anggaran dan jadwal perbaikan jalan di wilayah BSP.
