Garut,Ruangrakyatgarut.id – Pemerintah Kabupaten Garut kembali disorot tajam. Kali ini, kritik pedas datang dari Ketua DPC Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Garut, Zam Zam Zaenulhak, yang menilai kondisi birokrasi di Pemkab Garut kian memburuk dan stagnan.
Tak tanggung-tanggung, ia menyebut lambannya perombakan struktur pemerintahan sebagai ancaman serius bagi kualitas pelayanan publik.
“Kalau begini terus, masyarakat yang jadi korban. Banyak jabatan kosong, program jalan di tempat, keputusan lambat. Ini birokrasi, bukan kereta mogok!” tegas Zam Zam dalam wawancara di Sekretariat ALMAGARI, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sabtu, (05/07/2025).
Kepala Dinas Mundur: Simbol Kegagalan Sistem
Zam Zam menyoroti fenomena mengejutkan: mundurnya seorang kepala dinas yang masih memiliki sisa masa jabatan dua tahun. Bagi dia, ini bukan perkara biasa.
“Kalau pejabat mundur sebelum habis masa tugas, itu bukan cuma soal pribadi. Itu indikator sistem yang gagal. Harusnya ini jadi lampu merah buat Bupati,” tegasnya.
Ia mendesak Bupati Garut segera bertindak. Bukan hanya rotasi jabatan, tapi perombakan menyeluruh dari atas hingga bawah.
Peringatan Keras: Jangan Hanya Ganti Orang, Tapi Ganti Pola Kerja
Zam Zam tidak ingin reformasi birokrasi hanya sebatas ganti nama dan posisi. Ia menuntut perubahan pola pikir, semangat kerja, dan orientasi pelayanan.
“Apa gunanya mutasi kalau budaya malas tetap dipertahankan? Ini harus dibongkar sampai akar!” katanya.
Relawan Tak Butuh Kursi, Tapi Keadilan Arah Kebijakan
Menanggapi tudingan bahwa relawan hanya mengejar kekuasaan, Zam Zam melawan balik.
“Kami tidak minta jatah. Yang kami tagih adalah arah pembangunan yang sesuai janji kampanye. Kami ini pejuang, bukan peminta-minta,” tegasnya.
Ia mengingatkan, relawan dan kekuatan politik yang mendukung kemenangan Syakur–Putri di Pilkada 2024 punya hak moral untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan.
Garut Tidak Bisa Terus Jadi Pecundang Pembangunan
Zam Zam memperingatkan: Garut masih masuk daftar daerah tertinggal di Jawa Barat. Ekonomi lemah, pendidikan tertinggal, infrastruktur bolong di mana-mana.
“Kalau kabupaten lain sudah sprint, kita di sini baru bangun tidur. Jangan jadikan birokrasi yang lamban sebagai alasan Garut terus jadi langganan tertinggal!” katanya, geram.
Seruan Terbuka: Reformasi atau Ditinggalkan Rakyat
Zam Zam menegaskan, jika Pemkab Garut tidak segera berbenah, maka konsekuensinya jelas: hilangnya kepercayaan publik.
“Jangan tunggu rakyat muak dan jalan sendiri. Pemerintah harus bertindak. Bukan besok, tapi sekarang!”
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat dari LSM, media, tokoh masyarakat, hingga partai politik untuk bersatu mengawal proses reformasi birokrasi di Garut.
“Kita butuh perubahan yang nyata, bukan janji manis yang basi,” pungkasnya.
Catatan Redaksi: Kritik keras dari Ketua DPC PRIMA ini mencerminkan kegelisahan publik yang semakin meluas. Jika Pemkab Garut terus menunda reformasi birokrasi, maka bukan tidak mungkin, gelombang ketidakpercayaan akan berubah menjadi tekanan politik yang lebih besar. Saatnya bergerak atau tergilas oleh ketertinggalan sendiri. (**)
