Ruangrakyatgarut.id 08/09/2025— Di tengah kondisi masyarakat yang masih serba sulit, angka tunjangan perumahan untuk DPRD Kabupaten Garut mencuri perhatian publik. Total anggaran yang dikabarkan mencapai Rp13 miliar dinilai terlalu fantastis dan memicu polemik.
Alokasi anggaran perumahan untuk 50 anggota DPRD Garut tersebut mendapat sorotan tajam dari Presiden Ruang Rakyat Garut (RRG), Eldy. Ia menilai, besarnya tunjangan itu mencerminkan ketimpangan sosial antara wakil rakyat dengan masyarakat di daerah pemilihannya.
“Bagaimana mungkin para anggota dewan menikmati tunjangan miliaran, sementara di lapangan masih banyak warga, terutama lansia, tinggal di rumah reyot dan menggantungkan makan dari tetangga. Ini sangat ironis,” tegas Eldy.
Berdasarkan dokumen belanja DPRD, tunjangan perumahan tersebut tercatat sebesar Rp943 juta per bulan, atau sekitar Rp11,3 miliar per tahun dalam TA APBD 2025. Angka fantastis ini diberikan lantaran pemerintah daerah tidak menyediakan rumah dinas bagi pimpinan maupun anggota DPRD periode 2024–2029.
Eldy mengingatkan, jangan sampai kebijakan ini memicu kecemburuan sosial dan kemarahan publik, sebagaimana pernah terjadi di beberapa wilayah Indonesia ketika isu kenaikan gaji DPR mencuat. “Kami hanya berharap Garut tetap kondusif. Karena itu, pemerintah daerah harus mengkaji ulang kebijakan ini demi rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
About the Author
