Oplus_131072
Garut,Ruangrakyatgarut.id – Rasa duka dan keprihatinan mendalam menyelimuti masyarakat Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, pasca ledakan hebat yang terjadi di gudang penyimpanan amunisi milik TNI. Ledakan yang terjadi beberapa hari lalu itu menimbulkan kepanikan warga, merusak rumah-rumah penduduk, dan mengguncang rasa aman masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. Selasa, (13/05/2025).
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat bersama sejumlah pejabat tinggi TNI dan Polri turun langsung ke lokasi, Selasa (tanggal disesuaikan), untuk meninjau situasi serta memberikan perhatian langsung kepada warga terdampak.
Rombongan Gubernur disambut oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Garut, termasuk Pj Bupati Garut Barnas Adjidin, Dandim 0611/Garut, Kapolres Garut, dan sejumlah pejabat lainnya. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, S.Pd., yang memberikan tanggapan kritis namun konstruktif terhadap penanganan pascainsiden dan kebijakan keamanan ke depan.
Fokus pada Keselamatan dan Pemulihan Warga
Dalam keterangannya kepada awak media di sela kunjungan, Aris Munandar menekankan bahwa keselamatan dan ketenangan warga harus menjadi prioritas utama setelah insiden ledakan. Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Garut sangat prihatin terhadap dampak psikologis dan material yang dialami masyarakat.
“Kejadian ini adalah peringatan besar bagi kita semua. Warga mengalami trauma, banyak rumah yang rusak, dan aktivitas ekonomi terganggu. Ini bukan hal sepele. Pemerintah harus hadir secara penuh, dan tidak berhenti hanya pada kunjungan simbolik,” ujar Aris dengan nada tegas.
Ia juga meminta agar aparat TNI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyimpanan dan keamanan gudang amunisi, termasuk lokasi penempatannya yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman penduduk. Menurutnya, penting bagi pihak militer dan sipil untuk menyusun ulang tata ruang dan zonasi wilayah sensitif.
Desak Audit Keamanan dan Transparansi Penanganan
Aris menyebut bahwa DPRD Garut akan mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh fasilitas militer yang berada di dekat pemukiman di wilayah Garut. Hal ini dinilai penting untuk mencegah potensi kejadian serupa di masa mendatang.
“Ini bukan pertama kalinya masyarakat sipil terdampak oleh fasilitas sensitif. Maka kami mendorong adanya audit terbuka dan keterlibatan DPRD dalam pengawasan penanganan pascainsiden. Harus transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” katanya.
Ketua DPRD itu menambahkan, DPRD akan menggelar rapat koordinasi bersama pihak eksekutif dan militer untuk membahas langkah jangka pendek dan panjang, mulai dari bantuan darurat hingga penataan ulang kebijakan keamanan.
Peran Aktif DPRD dalam Pemulihan
Selain menyoroti aspek keamanan, Aris juga menjelaskan bahwa DPRD telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten Garut untuk memastikan warga terdampak mendapatkan hak-haknya, termasuk bantuan logistik, layanan kesehatan, dan pendampingan psikologis.
“Kami minta seluruh perangkat daerah untuk bergerak cepat. Jangan biarkan warga terdampak merasa dibiarkan. Ini bukan soal bantuan semata, tapi soal bagaimana negara hadir memberi rasa aman dan keadilan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan mengawal proses pemulihan rumah warga yang rusak dan mendorong pengalokasian anggaran darurat untuk membantu masyarakat dalam perbaikan tempat tinggal dan pemulihan usaha kecil.
Gubernur Janji Penanganan Komprehensif
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa pihaknya telah menginstruksikan semua OPD di provinsi untuk membantu Pemkab Garut dalam menangani dampak ledakan. Ia juga menyatakan akan melibatkan Kementerian Sosial dan BNPB agar bantuan yang diberikan dapat menjangkau seluruh aspek kebutuhan warga.
“Kami hadir untuk memastikan penanganan dilakukan secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal pemulihan mental dan sosial masyarakat,” kata Gubernur.
Warga Masih Trauma, Butuh Kepastian
Sementara itu, pantauan di lapangan menunjukkan banyak warga masih mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Anak-anak tidak berani keluar rumah, beberapa orang dewasa mengalami gangguan tidur, dan kegiatan belajar-mengajar di beberapa sekolah sempat terganggu.
Rina (38), seorang warga sekitar, mengatakan bahwa suara ledakan membuat keluarganya panik dan berlarian meninggalkan rumah. “Kami pikir itu gempa atau serangan. Kami tidak tahu harus ke mana. Sekarang pun masih takut kalau malam,” ujarnya dengan mata sembab.
Menyikapi kondisi tersebut, Aris Munandar juga menginstruksikan agar Dinas Pendidikan dan Puskesmas memberikan perhatian khusus, termasuk penyuluhan dan trauma healing bagi anak-anak dan ibu rumah tangga.
Penutup: Evaluasi Menyeluruh Diharapkan Jadi Momentum
Tragedi ledakan di Cibalong membuka mata banyak pihak akan pentingnya evaluasi terhadap keberadaan fasilitas militer di dekat area sipil. Ketua DPRD Garut Aris Munandar berharap kejadian ini menjadi momentum perubahan dan penyadaran kolektif akan pentingnya keselamatan warga.
“Kita jangan tunggu korban jiwa dulu baru bertindak. Kejadian ini cukup menjadi pelajaran berharga. Jangan ulangi kesalahan yang sama,” pungkasnya.
Dengan adanya komitmen dari pemerintah provinsi, militer, dan DPRD, masyarakat Cibalong berharap pemulihan akan berjalan cepat dan hak-hak mereka dipenuhi dengan adil dan transparan. (Red)
