Oplus_131072
Ruangrakyatgarut.id 06 April 2026 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan pelajar, justru menuai sorotan tajam di SDN 3 Bojong, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Sejumlah siswa dilaporkan menerima makanan dengan kondisi tidak layak konsumsi, terutama pada bagian nasi yang disebut berbau asam dan menyengat.
Keluhan ini mencuat setelah beberapa siswa mengaku enggan menyantap makanan yang dibagikan. Aroma tidak sedap yang tercium dari nasi membuat mereka ragu, bahkan takut mengonsumsinya. Kondisi tersebut tentu memprihatinkan, mengingat program MBG ditujukan untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui asupan makanan sehat dan bergizi.
“Baunya asam, tidak seperti nasi biasanya. Jadi tidak dimakan,” ujar salah satu siswa dengan polos, menggambarkan situasi yang seharusnya tidak terjadi dalam program pemerintah yang menyasar anak-anak sekolah dasar.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, distribusi MBG di wilayah tersebut disuplai oleh SPPG yang berlokasi di Kampung Pojok, Desa Bojong, Kecamatan Pasirwangi. Temuan ini pun memunculkan pertanyaan serius terkait standar kebersihan, proses pengolahan, hingga sistem distribusi makanan oleh pihak penyedia.
Sejumlah orang tua siswa mengaku khawatir atas kejadian tersebut. Mereka menilai kualitas makanan yang buruk tidak hanya mengecewakan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak.
“Ini bukan hal sepele. Anak-anak bisa sakit kalau makanan yang diberikan tidak layak. Harus ada tindakan tegas dan evaluasi menyeluruh,” ungkap salah satu orang tua siswa dengan nada cemas.
Sorotan lebih keras datang dari aktivis Garut Selatan, Sudrajat, yang menilai kejadian ini sebagai bentuk kelalaian serius dalam pelaksanaan program. Ia menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program seremonial, melainkan menyangkut langsung kesehatan generasi muda.
“Ini jelas kegagalan dalam pengawasan. Program yang seharusnya menyehatkan justru berpotensi mencelakakan. Kami mendesak Satgas MBG Kabupaten Garut untuk segera turun ke lapangan, melakukan investigasi menyeluruh, dan tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada pihak yang lalai,” tegas Sudrajat.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dapur penyedia MBG, mulai dari kualitas bahan baku, proses memasak, hingga distribusi. Menurutnya, tanpa pengawasan ketat dan evaluasi berkelanjutan, kasus serupa sangat mungkin kembali terjadi di wilayah lain.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SPPG maupun instansi terkait mengenai penyebab pasti nasi yang diduga telah mengalami penurunan kualitas tersebut. Minimnya respons ini semakin memperkuat desakan publik agar pihak berwenang segera mengambil langkah konkret.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pelaksanaan program MBG di Kabupaten Garut. Program yang membawa misi mulia tidak boleh hanya berjalan secara administratif, melainkan harus benar-benar menjamin kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan.
Jika tidak segera dibenahi, bukan hanya kepercayaan masyarakat yang tergerus, tetapi juga keselamatan dan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang dipertaruhkan. (Aka)
About the Author
