Garut,Ruangrakyatgarut.id – Dalam 100 hari kerja pemerintahan baru di Kabupaten Garut, kritik mulai berdatangan dari kalangan masyarakat sipil. Salah satu suara kritis datang dari Aktivis Sosial Feri Nurdiansyah yang menilai bahwa Bupati dan Wakil Bupati Garut belum menunjukkan langkah nyata yang menyentuh kebutuhan mendesak rakyat, terutama di sektor sosial dan infrastruktur.
Sementara, Feri menyebut bahwa periode awal pemerintahan ini seharusnya menjadi ajang unjuk gebrakan, bukan sekadar adaptasi birokrasi. Namun hingga kini, ia belum melihat adanya arah pembangunan yang jelas, apalagi langkah-langkah berani untuk mengatasi berbagai problematika klasik di Garut.
“Masalah kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur yang memprihatinkan masih menjadi pemandangan sehari-hari. Banyak warga yang hidup dalam kondisi serba terbatas tanpa adanya intervensi kebijakan yang nyata dari pemerintah daerah,” ujar Feri pada. Minggu,(08/06/2025).
Ia juga menyoroti ketimpangan sosial yang semakin menganga di tengah stagnasi ekonomi. Menurutnya, belum ada kebijakan progresif yang bisa menjadi harapan bagi kelompok-kelompok marjinal di Garut.
Terlebih lagi, kondisi jalan rusak di pedesaan, keterbatasan akses air bersih, hingga minimnya layanan kesehatan dan pendidikan masih menjadi masalah laten yang tak kunjung disentuh.
“Kalau kita bicara Garut Hebat, maka seharusnya slogan itu berdampak sampai ke pelosok. Tapi faktanya, warga masih harus berjalan jauh menembus jalan berlumpur untuk menjual hasil tani mereka. Ini menunjukkan bahwa kehadiran negara masih jauh dari kehidupan mereka,” jelasnya.
Feri menyebut bahwa selama tiga bulan lebih kepemimpinan berjalan, belum tampak inisiatif yang bisa memantik optimisme publik. Ia bahkan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan visi-misi yang dahulu dikampanyekan.
“Seratus hari bukan waktu yang panjang, tapi cukup untuk menunjukkan niat dan keberanian. Sayangnya, yang kita lihat hanyalah rutinitas yang berjalan tanpa arah terobosan. Rakyat butuh bukti, bukan basa-basi,” katanya.
Feri pun mengingatkan bahwa kritik publik jangan dianggap sebagai serangan, melainkan sebagai dorongan untuk melakukan introspeksi dan perbaikan.
Di sisi lain,dia mendorong pemerintah agar segera melakukan evaluasi internal dan memperkuat kemitraan dengan elemen masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang lebih partisipatif.
“Harapan rakyat itu sederhana: hidup yang lebih layak. Tapi selama kebutuhan dasar mereka belum dipenuhi, jangan bicara soal hebat. Pemerintah harus mulai mendengar suara dari bawah dan menjadikannya dasar dalam merancang kebijakan,” tandasnya.
Feri juga menyerukan kepada masyarakat untuk aktif mengawal dan mengkritisi jalannya pemerintahan. Menurutnya, partisipasi rakyat adalah kekuatan utama dalam memastikan pembangunan tidak tersesat dari tujuan utamanya.
“Kita harus bersuara. Karena diam berarti membiarkan ketidakadilan tumbuh. Ini tanah kita, dan kita semua bertanggung jawab memastikan Garut benar-benar menuju arah yang lebih baik,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Garut terhadap pernyataan ini. Namun publik menanti, apakah pemerintah akan merespons kritik ini dengan langkah nyata atau sekadar membiarkannya berlalu begitu saja. (**)
