Ruangrakyatgarut.id 15 februari 2026 — Ketidakhadiran sejumlah dinas teknis dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Garut menuai sorotan tajam. Sekretaris Umum KNPI Garut, Okky Caresa, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir dalam agenda tersebut.
Menurut Okky, Musrenbang KNPI bukanlah kegiatan seremonial semata, melainkan forum resmi yang memiliki peran strategis dalam menyerap dan menyelaraskan aspirasi pemuda dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Ketidakhadiran dinas teknis dinilai telah mencederai semangat partisipasi publik.
Ia menegaskan bahwa kehadiran dinas teknis sangat krusial karena mereka memiliki kewenangan dalam perencanaan program dan penganggaran. Tanpa kehadiran OPD terkait, forum diskusi menjadi tidak maksimal dan banyak pertanyaan maupun usulan yang tidak mendapatkan jawaban konkret.
“Bagaimana aspirasi pemuda bisa terakomodasi jika dinas yang memiliki kewenangan justru tidak hadir? Ini menyangkut keseriusan dalam membangun daerah,” tegas Okky saat dimintai keterangan di Garut, Jawa Barat.
Okky juga meminta pimpinan daerah untuk segera melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan dan komitmen OPD dalam menghadiri forum-forum perencanaan. Ia menilai, pembangunan partisipatif hanya akan terwujud jika seluruh elemen pemerintah hadir dan terlibat aktif dalam proses dialog.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemuda merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan. Mengabaikan forum KNPI sama halnya dengan menutup ruang komunikasi dengan generasi muda yang memiliki gagasan dan energi besar untuk kemajuan daerah.
Menurutnya, jika pola ketidakhadiran ini terus berulang, maka Musrenbang hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut tentu bertentangan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
KNPI Garut, lanjut Okky, berkomitmen untuk terus mengawal proses perencanaan pembangunan agar berjalan terbuka, inklusif, dan berpihak pada kepentingan publik. Ia berharap ke depan seluruh dinas teknis dapat menunjukkan tanggung jawab dan komitmen yang lebih serius dalam setiap forum perencanaan pembangunan daerah.
About the Author
