Garut,Ruangrakyatgarut.id – Proses seleksi Direksi PDAM Tirta Intan Garut menjadi sorotan tajam sejumlah elemen masyarakat, termasuk kalangan relawan pasangan kepala daerah terpilih Syakur-Putri. Sorotan ini muncul menyusul kekhawatiran bahwa proses tersebut rawan disusupi kepentingan politik praktis, terutama praktik balas jasa politik terhadap tim sukses.
Salah satu suara kritis datang dari Ketua Relawan Baraya Putri, Aden Aang. Sebagai representasi masyarakat pendukung pasangan Syakur-Putri, Aden menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal ketat proses seleksi ini agar berjalan secara profesional dan terbebas dari intervensi politik.
“Kami sangat mendukung komitmen Pak Gubernur Dedi Mulyadi yang secara tegas menyatakan bahwa jabatan strategis di BUMD harus steril dari kepentingan politik. Jangan lagi ada penempatan direksi hanya karena alasan balas jasa politik,” ujar Aden dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (24/5/2025).
Aden menyebut, keberhasilan pasangan Syakur-Putri dalam Pilkada harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat secara luas, bukan kelompok atau individu tertentu. Salah satu indikator awal dari komitmen tersebut, menurutnya, adalah bagaimana mereka menyikapi seleksi direksi PDAM.
“Ini menjadi ujian awal bagi pasangan Syakur-Putri. Kami berharap mereka tidak tergelincir ke dalam pola lama yang menjadikan jabatan publik sebagai alat transaksi politik,” tambahnya.
Seleksi Direksi Bukan Ajang Politik Balas Budi
Aden juga mengingatkan bahwa jabatan direksi di PDAM bukanlah posisi simbolik, melainkan jabatan strategis yang menyangkut langsung hajat hidup orang banyak, terutama dalam hal pelayanan air bersih. Oleh karena itu, menurutnya, direksi yang dipilih harus benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman di bidang manajerial dan pengelolaan air bersih.
“Direksi PDAM bukan sekadar posisi prestisius, tapi tanggung jawab besar. Kalau diisi oleh orang-orang yang tak kompeten, maka kerugian yang ditanggung masyarakat akan sangat besar,” ujarnya.
Ia juga meminta agar tim seleksi yang dibentuk oleh Pemkab Garut memiliki independensi dan integritas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, mereka bertanggung jawab bukan hanya secara administratif, tapi juga secara moral kepada masyarakat, khususnya kepada pasangan kepala daerah terpilih yang mengusung visi perubahan.
“Kami percaya, Syakur-Putri punya visi membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Maka dari itu, pengisian posisi di PDAM harus jadi cerminan dari visi tersebut,” ujar Aden.
Soroti Ketimpangan Distribusi Air
Sebagai warga Kecamatan Bayongbong, yang menjadi salah satu sumber utama mata air bagi PDAM Tirta Intan Garut, Aden juga menyuarakan keluhan masyarakat setempat yang selama ini belum merasakan manfaat maksimal dari keberadaan PDAM.
“Mata air utama PDAM itu berada di Bayongbong. Tapi ironisnya, masyarakat kami masih sering mengalami gangguan distribusi air. Bahkan, ada yang belum terlayani secara optimal. Ini jadi catatan serius bagi direksi baru nanti,” katanya.
Aden menyatakan, masyarakat Bayongbong menaruh harapan besar terhadap reformasi manajemen PDAM, khususnya dalam hal pemerataan layanan. Ia berharap, direksi yang terpilih nanti tidak hanya fokus pada sisi bisnis, tetapi juga memiliki keberpihakan terhadap pelayanan publik yang adil dan merata.
Tantangan dan Harapan bagi Pemerintahan Baru
Dalam konteks yang lebih luas, seleksi direksi PDAM ini dianggap sebagai bagian dari tantangan awal pemerintahan Syakur-Putri. Relawan seperti Aden berharap, kepala daerah terpilih dapat menunjukkan konsistensi dan ketegasan dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional dan bersih dari intervensi politik praktis.
“Ini soal konsistensi. Kalau di awal pemerintahan saja sudah mulai tercium aroma balas jasa politik, maka ke depan bisa jadi preseden buruk. Kami ingin Syakur-Putri membuktikan bahwa mereka hadir untuk perubahan nyata,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa publik Garut saat ini lebih kritis dan menaruh harapan tinggi terhadap perubahan tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, segala bentuk kompromi terhadap praktik-praktik lama berpotensi merusak kepercayaan masyarakat yang telah dibangun selama proses Pilkada.
“Kemenangan Syakur-Putri adalah amanah rakyat. Jangan nodai amanah itu dengan kepentingan sempit. Kami para relawan siap mengawal dan mengingatkan jika ada indikasi penyimpangan,” tutupnya. (*)
