
Garut,Ruangrakyatgarut.id – Sebagai wujud partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah, sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Garut akan menggelar sebuah acara terbuka bertajuk “Mimbar Bebas Rakyat Bicara” pada Senin, 10 Juni 2025, yang berlokasi di halaman Gedung DPRD Garut.
Acara ini diinisiasi oleh gabungan berbagai komunitas dan organisasi, baik dari kalangan seniman, aktivis, organisasi kepemudaan (OKP), hingga lembaga swadaya masyarakat (NGO), sebagai respons terhadap capaian 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Garut yang saat ini menjabat.
Menurut Koordinator acara, Dera Hermana, mimbar bebas ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ruang otentik bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan evaluasi secara langsung kepada para pemangku kebijakan.
“Kami ingin menghadirkan ruang di mana suara rakyat benar-benar didengar. Bukan hanya sekadar menjadi pendengar pasif. Suara rakyat adalah suara Tuhan, dan sudah seharusnya pemimpin mendengarkan suara itu,” tegas Dera saat diwawancarai, Kamis (05/06/2025).
Lebih lanjut, Dera menegaskan bahwa penyelenggaraan acara ini bukan bentuk oposisi atau penggiringan opini, melainkan bagian dari budaya demokrasi yang sehat dan terbuka. “Panggung ini milik rakyat, siapa pun boleh bicara. Yang penting damai, jujur, dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Berbagai Elemen Siap Hadir
Dari informasi yang berhasil dihimpun, sejumlah komunitas telah menyatakan kesiapan untuk turut berpartisipasi dalam agenda ini. Termasuk di antaranya para seniman jalanan, budayawan, mahasiswa, pegiat lingkungan, kelompok pemuda, serta tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kecamatan.
Tidak hanya orasi dan diskusi, acara ini juga akan diramaikan dengan pertunjukan seni, musik jalanan, dan pembacaan puisi sebagai ekspresi kebudayaan dan kritik sosial yang dibungkus dalam nuansa damai dan konstruktif.
“Ini bukan hanya forum berbicara, tapi juga ruang berekspresi. Seni adalah bahasa rakyat juga,” ujar salah satu seniman Garut yang tergabung dalam panitia.
Evaluasi Kritis, Tapi Konstruktif
Meskipun agenda utama adalah mengevaluasi 100 hari kerja kepala daerah, para penyelenggara menegaskan bahwa semangat acara ini tetap mengedepankan etika dan objektivitas. Tidak ada agenda menjatuhkan, melainkan mendorong perbaikan.
Selama seratus hari pertama, sejumlah kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemkab Garut, baik di sektor infrastruktur, pelayanan publik, pengendalian inflasi, hingga isu lingkungan. Namun, bagi sebagian warga, masih banyak pekerjaan rumah yang dinilai belum menyentuh kebutuhan dasar rakyat secara menyeluruh.
“Kami ingin mendengar langsung dari masyarakat: apa yang dirasakan, apa yang belum dijalankan, dan apa yang perlu diperbaiki. Jangan sampai suara rakyat hanya jadi statistik dalam laporan evaluasi pemerintah,” ungkap Dera.
Mimbar Rakyat Sebagai Tradisi Baru
Dengan hadirnya mimbar bebas ini, para penggagas berharap kegiatan semacam ini bisa menjadi tradisi baru dalam sistem demokrasi lokal di Kabupaten Garut. Tidak hanya saat 100 hari kerja, tetapi juga dalam momen-momen penting lainnya sebagai bentuk kontrol sosial dan penguatan budaya partisipatif.
“Sudah saatnya rakyat Garut punya panggung sendiri. Pemerintah harus mendengar bukan hanya dari laporan resmi, tetapi langsung dari suara warga yang hidup dan merasakan dampaknya,” pungkas Dera.
Acara “Mimbar Bebas Rakyat Bicara” ini terbuka untuk umum dan diperkirakan akan berlangsung dari siang hingga sore hari, dengan berbagai sesi orasi, pentas seni, hingga diskusi tematik.
Di sisi lain,panitia juga mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban, kebersamaan, serta semangat positif demi terciptanya ruang dialog yang bermartabat dan bermakna. (**)