Ruangrakyatgarut.id 28 Desember 2025 -Menjelang pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, publik patut waspada. Pelantikan ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan ujian serius atas komitmen Bupati Garut terhadap reformasi birokrasi dan pemerintahan yang bersih.
Presiden Ruang Rakyat Garut, Eldy Supriadi, menegaskan bahwa pelantikan pejabat tidak boleh dijadikan ruang kompromi kepentingan, apalagi sarang titipan kekuasaan. Profesionalisme dan rekam jejak harus menjadi panglima, bukan kedekatan personal, balas jasa politik, atau tekanan elit tertentu.
“Jika pejabat yang dilantik masih memiliki rapor merah—pernah terseret pemeriksaan BPK atau Inspektorat—maka ini adalah kemunduran serius bagi tata kelola pemerintahan. Jangan harap birokrasi bisa bergerak cepat dan bersih jika diisi oleh figur bermasalah,” tegas Eldy.
Menurutnya, praktik seperti ini bukan hanya mencederai semangat reformasi, tetapi juga memperpanjang rantai masalah struktural di birokrasi Garut. Pejabat bermasalah hanya akan melanggengkan budaya aman, saling melindungi, dan anti-kritik, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
Lebih jauh, Eldy mengingatkan bahwa visi Garut Hebat akan kehilangan legitimasi moral jika pelantikan pejabat masih sarat kepentingan politik dan titipan kekuasaan. “Rakyat tidak butuh slogan. Rakyat butuh keberanian pemimpin untuk memutus mata rantai kepentingan dan membersihkan birokrasi dari figur yang tidak layak,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika pelantikan ini kembali mengabaikan prinsip meritokrasi, maka masyarakat sipil tidak boleh diam. Kontrol publik dan kritik terbuka adalah kewajiban moral untuk memastikan pemerintahan berjalan di jalur yang benar.
“Bupati harus memilih: berdiri di pihak rakyat atau tunduk pada kepentingan elit. Pelantikan ini akan menjawabnya,” pungkas Eldy.
About the Author
