Garut,Ruangrakyatgarut.id – Mantan anggota DPRD Kabupaten Garut, H. Alit Suherman, melontarkan kritik keras terhadap dugaan ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat wilayah selatan Garut, khususnya Kecamatan Cikelet.
Dia menyoroti besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari sektor pariwisata Pantai Selatan, namun tidak diiringi dengan perhatian serius terhadap infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dalam pernyataannya, Alit menyebut bahwa selama ini kawasan selatan Garut telah memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD daerah, terutama dari sektor pariwisata seperti Pantai Rancabuaya, Pantai Cijeruk, dan sejumlah objek wisata alam lainnya yang terletak di kawasan Kecamatan Cikelet dan sekitarnya.
Namun demikian, ia merasa miris melihat kondisi faktual di lapangan yang justru menunjukkan minimnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tersebut.
“PAD dari kawasan selatan mengalir setiap tahun, tapi coba lihat kondisi Cikelet hari ini. Jalan utama gelap gulita, penerangan jalan lingkungan padam, dan infrastruktur penunjang wisata pun sangat terbatas. Ini ironi yang menyakitkan,” ujar Alit dengan nada kecewa. Selasa,(03/06/2025).
Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang masuk sebagai PAD dari wilayah selatan, semestinya dikembalikan dalam bentuk manfaat langsung kepada masyarakat sebagai bentuk keadilan anggaran. Alit menilai, sudah terlalu lama masyarakat selatan hanya dijadikan objek pemungutan tanpa mendapatkan hak yang sepadan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan.
PJU dan PJL Padam, Masyarakat Terabaikan
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama Alit adalah kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) di wilayah Cikelet yang masih jauh dari memadai. Ia mengungkapkan banyak titik jalan, baik utama maupun lingkungan, yang tidak memiliki penerangan sama sekali.
“Di banyak desa, malam hari gelap gulita. Kondisi ini tak hanya memperburuk kenyamanan, tapi juga membahayakan keselamatan warga. Apakah ini sebanding dengan kontribusi PAD yang mereka berikan?” tanya Alit.
Ia menilai ketidakadilan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap hak dasar masyarakat. Padahal, kata dia, infrastruktur seperti PJU dan PJL merupakan kebutuhan vital dalam mendukung aktivitas warga, pariwisata, serta keamanan lingkungan.
Potensi Wisata Tak Berbanding Lurus dengan Manfaat Ekonomi
Lebih lanjut, Alit juga menyoroti potensi besar kekayaan alam di Kecamatan Cikelet yang belum digarap maksimal untuk kesejahteraan warga lokal. Meskipun secara geografis dan alamiah Cikelet menyimpan panorama eksotis yang mampu menarik wisatawan, namun dampaknya terhadap perekonomian warga masih jauh dari harapan.
“Banyak wisatawan datang, tapi masyarakat sekitar tidak merasakan dampak ekonomi yang berarti. Fasilitas pendukung minim, pelibatan warga lokal lemah, dan akses pun banyak yang rusak. Ini potensi besar yang tak tersentuh oleh keberpihakan kebijakan,” tegas Alit.
Harapan kepada Pemerintahan Syakur-Putri
Melihat kondisi ini, H. Alit Suherman mendorong agar pemerintah Kabupaten Garut, khususnya di bawah kepemimpinan, Syakur-Putri agar lebih serius memperhatikan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ia berharap ada keberpihakan nyata yang ditunjukkan melalui anggaran, program prioritas, dan intervensi langsung di wilayah selatan.
“Sudah saatnya selatan tidak lagi dianaktirikan. Pemerintah harus hadir bukan hanya saat memungut, tapi juga saat membangun dan memberi. Jangan biarkan selatan jadi lumbung PAD tapi miskin pembangunan,” ujarnya menegaskan.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya dilihat dari angka PAD semata, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata, dari utara hingga selatan, dari kota hingga pelosok desa
Menagih Keadilan Anggaran
Kritik H. Alit Suherman menjadi pengingat penting bahwa pembangunan harus berjalan dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Wilayah selatan Garut, dengan segala kekayaan alam dan potensi wisatanya, layak mendapatkan perhatian yang sama besar dengan wilayah lainnya.
Selama ini, masyarakat Cikelet dan sekitarnya telah bersuara, namun belum terdengar. Melalui kritik ini, Alit berharap suara-suara dari selatan tidak lagi diabaikan.
“Selatan bukan anak tiri. Mereka punya hak yang sama. Sekarang saatnya mendengarkan dan membalasnya dengan kebijakan yang berpihak,”(**)
