Ruangrakyatgarut.id — Isu dugaan keterlibatan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam praktik monopoli proyek di Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan publik. Menanggapi hal itu, salah satu pelaku usaha jasa konstruksi lokal, Miraz, akhirnya angkat bicara dan menyampaikan pandangannya terkait situasi tersebut.
Menurut Miraz, banyak rekanan kontraktor di daerah merasa kesulitan untuk mendapatkan kesempatan yang adil dalam proses pelaksanaan proyek pemerintah. Ia menilai, perlu ada transparansi dan pengawasan ketat agar tidak muncul kesan adanya pengaturan proyek yang hanya menguntungkan pihak tertentu.
“Kami berharap semua pihak, termasuk SKPD terkait, bisa lebih terbuka dan profesional. Jangan sampai ada kesan proyek hanya dikerjakan oleh kelompok tertentu saja,” ujar Miraz saat ditemui di Garut, Jumat (11/10/2025).
Lebih lanjut, Miraz menegaskan bahwa para kontraktor lokal sebenarnya memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk mengerjakan berbagai proyek pembangunan daerah. Namun, ia menyayangkan bila kesempatan tersebut tidak terbuka secara merata.
“Banyak pengusaha lokal yang siap bersaing sehat. Kami ingin sistem tender dan pembagian pekerjaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak SKPD terkait belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan dalam monopoli proyek tersebut. Namun, sumber internal pemerintahan menyebut bahwa mekanisme tender dan penunjukan langsung selama ini telah dijalankan sesuai prosedur yang diatur dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Isu dugaan monopoli proyek ini sebelumnya mencuat di kalangan pengusaha lokal dan pemerhati kebijakan publik di Garut. Mereka menyoroti pola distribusi proyek yang dianggap hanya berputar di lingkaran kelompok tertentu, sehingga berpotensi menghambat pemerataan ekonomi di sektor jasa konstruksi.
Miraz berharap agar pemerintah daerah dapat menindaklanjuti keluhan para kontraktor dan membuka ruang dialog agar masalah serupa tidak terus berulang.
“Kami hanya ingin keadilan dan kesempatan yang sama. Kalau semua transparan, pembangunan pasti akan lebih cepat dan hasilnya pun bisa dirasakan masyarakat,” tutupnya. (Eldy)
About the Author
