Garut,Ruangrakyatgarut.id – Dalam suasana yang hangat namun penuh keseriusan,pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Garut, Jawa Barat. Iwan Setiawan, S.E., menggelar diskusi terbuka bersama para pimpinan media lokal Garut. Minggu, (15/06/2025).
Bertempat di aula kantor Kesbangpol, acara ini menjadi ajang penting untuk mempererat sinergi antara pemerintah dan insan pers dalam menyikapi perkembangan dinamika politik yang kian menghangat pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Diskusi tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang strategis untuk bertukar pandangan dan menyamakan persepsi mengenai tantangan bersama yang dihadapi daerah, khususnya dalam menjaga kondusivitas dan stabilitas sosial-politik di tengah era keterbukaan informasi.
Sinergi Pemerintah dan Media dalam Menyikapi Dinamika Politik Lokal
Mengusung tema “Menguatkan Sinergi antara Pemerintah dan Media dalam Menyikapi Isu-Isu Politik Daerah”, kegiatan ini diinisiasi langsung oleh Iwan Setiawan sebagai bentuk komitmen Kesbangpol dalam merespons berbagai isu politik strategis yang berkembang di masyarakat.
Dalam sambutannya, Iwan menyampaikan bahwa Kesbangpol memiliki mandat untuk mendeteksi dini dan meredam potensi konflik sosial yang bisa timbul akibat gesekan politik, termasuk yang dipicu oleh narasi-narasi yang menyesatkan di media sosial maupun pemberitaan yang tidak berimbang.
“Kami sadar, suhu politik mulai memanas seiring dengan tahapan Pilkada yang sudah dimulai. Tapi yang jauh lebih penting dari sekadar kontestasi adalah bagaimana kita menjaga Garut tetap rukun dan kondusif. Di sinilah pentingnya sinergi dengan media,” ujar Iwan dalam paparannya.
Isu Politik Identitas: Ancaman Nyata di Balik Narasi Populis
Iwan Setiawan secara gamblang menyebut bahwa salah satu ancaman yang terus diawasi oleh Kesbangpol adalah menguatnya politik identitas. Meski belum sampai menimbulkan konflik terbuka, Iwan menilai bahwa indikasi munculnya narasi yang mengedepankan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) sebagai alat propaganda politik mulai terlihat, terutama di platform digital.
“Kita harus waspada terhadap politik identitas yang bisa menjadi bara dalam sekam. Garut adalah daerah dengan toleransi tinggi, jangan sampai retak karena ulah segelintir pihak yang menunggangi isu-isu sensitif demi kepentingan politik,” tegasnya.
Media Diakui Sebagai Pilar Utama Demokrasi
Iwan Setiawan secara khusus menggarisbawahi pentingnya keberadaan media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga ruang publik yang sehat dan beradab. Ia menyatakan bahwa Kesbangpol tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari kalangan jurnalis yang mampu menjembatani informasi yang benar kepada masyarakat.
“Kami bukan lembaga yang bersifat represif. Kesbangpol tidak menindak, tapi membina, berdialog, dan menjaga agar ruang demokrasi tetap sehat. Di sinilah posisi media menjadi sangat vital untuk menjaga keseimbangan,” katanya.
Pimpinan media yang hadir pun memberikan tanggapan positif, sekaligus masukan konstruktif. Beberapa dari mereka menyampaikan bahwa media lokal kerap menghadapi dilema antara idealisme jurnalistik dengan tekanan dari kekuatan politik tertentu. Mereka juga menyoroti pentingnya akses informasi dari pemerintah yang cepat dan transparan agar pemberitaan bisa lebih akurat dan objektif.
“Media butuh ruang dan kepercayaan dari pemerintah. Jika informasi dibuka seluas-luasnya, kami pun bisa menyajikan pemberitaan yang tidak menimbulkan tafsir liar di masyarakat,” ungkap salah satu pimpinan redaksi media lokal.
Pantauan Aktivitas Parpol dan Ormas: Deteksi Dini Bukan Intervensi
Iwan Setiawan juga memaparkan bahwa Kesbangpol Kabupaten Garut saat ini intens melakukan pemantauan terhadap aktivitas partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas), khususnya yang sudah mulai melakukan konsolidasi menjelang Pilkada.
Menurutnya, pemantauan ini bukan dalam rangka membatasi gerak politik, melainkan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dilakukan sesuai dengan peraturan dan tidak menimbulkan gesekan sosial.
“Kami tidak mencampuri urusan internal partai atau ormas. Tapi kami punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai koridor hukum. Kami juga terus koordinasi dengan Bawaslu, KPU, hingga aparat TNI-Polri dalam hal pengawasan dan pengamanan,” jelasnya.
Iwan juga menyebut bahwa menjelang masa kampanye, Kesbangpol telah menyiapkan sistem pelaporan dan koordinasi cepat jika ditemukan indikasi potensi konflik, termasuk keterlibatan pihak luar atau penyebaran hoaks di media sosial.
Komitmen Bersama untuk Demokrasi yang Sehat
Diskusi ini ditutup dengan penegasan komitmen antara Kesbangpol dan awak media lokal untuk membangun komunikasi yang terbuka, cepat, dan saling mendukung. Kesepakatan tak tertulis yang tercipta adalah bahwa menjaga Garut tetap damai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tugas moral seluruh komponen masyarakat, termasuk media.
“Kami percaya, jika pemerintah dan media berjalan seiring, tidak ada isu politik yang tak bisa kita hadapi bersama. Demokrasi yang sehat tumbuh dari kolaborasi, bukan dominasi,” pungkas Iwan Setiawan menutup diskusi.
Dengan momentum ini, diharapkan Kabupaten Garut bisa terus menjaga stabilitas menjelang Pilkada 2024 dan menjadi contoh daerah yang mampu mengelola perbedaan dalam semangat persatuan. (*)
