Ruangrakyatgarut.id 25 Maret 2026 – Praktisi hukum, Cacan Cahyadi, SH., angkat bicara terkait dugaan adanya permainan dan intervensi menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Garut. Ia menegaskan, setiap indikasi penggiringan proses politik harus dihentikan demi menjaga marwah demokrasi internal partai.
Menurut Cacan, Muscab merupakan forum strategis dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan organisasi di tingkat daerah. Karena itu, prosesnya harus berjalan secara transparan, jujur, dan bebas dari kepentingan sempit yang berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi.
“Kalau benar ada pihak yang bermain atau mengarahkan Muscab ke kepentingan tertentu, itu pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi internal. Proses Muscab harus bersih dan tidak boleh ada intervensi siapa pun,” tegasnya.
Ia menilai, berbagai keganjilan yang mulai dirasakan sebagian kader tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Indikasi sekecil apa pun, kata dia, harus menjadi perhatian serius agar tidak berkembang menjadi konflik internal yang lebih luas.
Cacan juga mendesak jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk turun langsung mengawasi jalannya proses Muscab di Garut. Pengawasan tersebut dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme organisasi dan tidak disusupi kepentingan tertentu.
“PPP ini partai besar dengan sejarah panjang. Tidak boleh ada oknum yang mengatur arah Muscab demi ambisi pribadi. Jika dibiarkan, ini bukan hanya merusak internal partai, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya netralitas penuh dari seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Muscab. Ia mengingatkan bahwa segala bentuk tekanan, intimidasi, maupun arahan terselubung harus segera ditindak tegas.
“Kalau ada pelanggaran, tindak. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Pengawasan internal harus diperkuat agar hasil Muscab benar-benar legitimate dan tidak menimbulkan kegaduhan di kemudian hari,” tambahnya.
Cacan juga mengimbau para kader PPP di Kabupaten Garut untuk aktif mengawal jalannya proses Muscab. Ia meminta kader tidak ragu menyampaikan keberatan atau laporan apabila menemukan indikasi ketidakberesan.
“Partisipasi kader sangat penting. Jangan diam jika melihat ada yang tidak sesuai aturan. Ini demi menjaga kehormatan dan masa depan partai,” katanya.
Netralitas ASN Jadi SorotanSelain menyoroti dinamika internal partai, Cacan turut mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap proses politik, termasuk dalam Muscab partai.
Ia menegaskan, keterlibatan ASN dalam aktivitas politik praktis merupakan pelanggaran serius yang telah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi. ASN harus berdiri netral dan tidak boleh memihak kepada kelompok atau kepentingan politik tertentu.
Beberapa regulasi yang menjadi dasar antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi politik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang melarang keterlibatan dalam kegiatan politik praktis. Selain itu, ketentuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga mengatur pengawasan netralitas ASN beserta sanksinya.
“Kalau ada ASN yang ikut bermain dalam dinamika politik partai, itu pelanggaran dan harus diproses sesuai aturan. Aturan soal netralitas ASN itu jelas, tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan Muscab PPP di Garut dapat berjalan kondusif, demokratis, serta menghasilkan kepemimpinan yang legitimate dan diterima oleh seluruh kader.
About the Author
