Ruangrakyatgarut.id 03 April 2026 — Mantan Bupati Garut Rudy Gunawan melayangkan kritik tegas kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait turunnya alokasi bantuan provinsi untuk program Infrastruktur Perdesaan (IP) pada APBD 2026. Ia menilai perubahan anggaran tersebut melemahkan kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan dasar pembangunan.
Rudy menekankan bahwa bantuan IP berperan strategis dalam pembangunan jalan lingkungan, drainase, hingga fasilitas umum di desa. Menurutnya, pemangkasan bantuan ini akan langsung dirasakan masyarakat karena desa kehilangan dukungan anggaran yang selama ini menjadi penopang utama pembangunan.
Ia mengungkapkan bahwa nilai bantuan IP yang sebelumnya mencapai Rp130 juta per desa, kini turun drastis menjadi hanya Rp40 juta. Rudy menyebut angka tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan riil pembangunan di tingkat desa.
“Dulu tiap desa menerima seratus tiga puluh juta. Sekarang hanya empat puluh juta. Angka ini tidak realistis untuk pembangunan dasar,” tegasnya saat memberikan keterangan.
Selain penurunan per desa, Rudy juga menyoroti total anggaran IP yang dipotong dari Rp55 miliar menjadi Rp15 miliar. Pemangkasan sebesar ini, menurutnya, menunjukkan perubahan prioritas yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat perdesaan.
Rudy turut menanggapi pernyataan bahwa pembangunan jalan desa akan ditangani langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, setelah memeriksa dokumen APBD 2026, ia menyatakan tidak menemukan pos anggaran khusus yang menjelaskan program tersebut.
“Kalau provinsi akan membangun jalan desa, seharusnya ada anggaran yang jelas. Tapi saya tidak melihat satu pun alokasinya dalam APBD,” ujarnya mempertanyakan.
Rudy juga menilai APBD 2026 kurang memberi ruang bagi sektor kebudayaan dan kesenian. Padahal, menurutnya, kedua bidang tersebut merupakan bagian penting dari identitas daerah yang layak mendapat dukungan anggaran.
Ia menambahkan bahwa program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga masih belum merata dan belum menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Menurutnya, ketimpangan bantuan di desa-desa menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut.
Melalui berbagai kritik ini, Rudy meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan penjelasan transparan mengenai perubahan kebijakan bantuan desa. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui arah pembangunan provinsi dan dasar pengambilan kebijakan pada tahun anggaran 2026.
About the Author
