Garut,Ruangrakyatgarut.id – Gelombang keresahan intelektual muncul dari kalangan mahasiswa Garut terhadap lambannya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut. Tiga organisasi mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyuarakan kegelisahan mereka dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Garut, dengan sorotan tajam pada kurang optimalnya peran eksekutif dalam pembangunan manusia.
Diskusi publik tersebut diinisiasi oleh aktivis muda Egar Al Bukhori, didampingi Bung Pandi dari GMNI. Mereka bersama rekan-rekan organisasi lainnya menyerukan agar DPRD Kabupaten Garut tidak bersikap pasif dalam pengawasan dan dorongan terhadap pemerintah daerah.
Terutama, para mahasiswa menuntut agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut melalui eksekutif lebih serius dan terukur dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan pembangunan manusia.
Soroti Alokasi APBD yang Dinilai Belum Pro Rakyat
Dalam forum tersebut, mahasiswa mengkritik struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Garut yang dinilai masih terlalu besar digunakan untuk belanja aparatur, ketimbang untuk membiayai sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap IPM, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.
“Kami melihat ada ketimpangan dalam orientasi belanja daerah. Pemerintah terlalu fokus pada operasional birokrasi, sementara sektor-sektor strategis untuk penguatan kualitas SDM malah terpinggirkan,” ujar Egar dalam penyampaiannya. Jum’at, (30/05/2025).
Menurut Egar, peningkatan IPM bukan sekadar slogan pembangunan, melainkan indikator nyata dari keberhasilan pemerintahan daerah dalam menjawab kebutuhan dasar warganya. Ia menekankan pentingnya keberpihakan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan, dua unsur fundamental dalam peningkatan IPM.
Hal senada diungkapkan oleh Bung Pandi dari GMNI, yang menambahkan bahwa fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPRD seharusnya lebih diarahkan untuk mengoreksi arah kebijakan daerah yang tidak tepat sasaran.
Legislator Apresiasi Kritik Konstruktif Mahasiswa
Diskusi tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan. Dalam kesempatan itu, Yudha menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dan keberanian mahasiswa dalam menyampaikan kritik.
“Saya sangat mengapresiasi semangat kritis para mahasiswa. Ini adalah bagian dari kontrol sosial yang sehat dalam demokrasi. Saya berjanji akan menyampaikan masukan ini kepada pimpinan daerah dan berupaya agar rekomendasi dari forum ini dapat ditindaklanjuti,” ungkap Yudha.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk terus aktif menjadi bagian dari proses demokratis di daerah, bukan hanya sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai mitra dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat.
“Saya berharap teman-teman mahasiswa tidak berhenti di sini. Teruslah mengawal, menyuarakan, dan menawarkan solusi konkret untuk persoalan-persoalan pembangunan di Garut,” tambahnya.
Sinergi Tiga Pilar: Mahasiswa, Legislatif, dan Eksekutif
Diskusi publik ini menegaskan pentingnya sinergi antara tiga elemen utama dalam pembangunan daerah: mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, legislatif sebagai penyambung aspirasi dan pembuat regulasi, serta eksekutif sebagai pelaksana kebijakan.
Mahasiswa menekankan bahwa peningkatan IPM adalah tanggung jawab kolektif. Mereka juga menyoroti bahwa peran pemerintah tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik semata, namun harus menyentuh aspek pembangunan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“IPM adalah wajah kesejahteraan masyarakat. Jika IPM stagnan, maka ada yang salah dalam orientasi pembangunan kita,” tegas salah seorang peserta diskusi dari IMM.
Catatan Akhir
Gelombang suara mahasiswa ini menjadi cerminan bahwa publik, terutama generasi muda, tidak tinggal diam melihat stagnasi pembangunan manusia di daerahnya. Mereka berharap, lewat dorongan yang konsisten, baik DPRD maupun Pemkab Garut mampu menanggapi dengan langkah nyata.
Tak hanya berhenti dalam forum diskusi, mahasiswa berencana akan terus melakukan advokasi, kajian kebijakan, hingga audiensi lanjutan dengan pemangku kebijakan, agar peningkatan IPM Garut tidak hanya menjadi wacana, tetapi prioritas nyata dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. (Hilman)
