Garut,Ruangrakyatgarut.id – Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK) kembali mengguncang publik Garut dengan pernyataan keras soal dugaan praktik korupsi yang menjamur di balik proyek-proyek pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Garut.
Ketua Umum KRAK, Andres Ramfuji, menyebut adanya jaringan kolutif yang sistematis dan terorganisir, melibatkan oknum pejabat dan kontraktor nakal yang disebutnya sebagai “pemain doger” istilah sindiran untuk pelaku proyek yang lihai bersandiwara demi mengeruk anggaran rakyat.
Dalam keterangannya, Andres mengungkap kecurigaan kuat bahwa sejumlah proyek telah dikondisikan sejak awal. “Kami mendeteksi adanya persekongkolan tender, perusahaan boneka, dan pelaksanaan proyek yang tidak memenuhi standar teknis,” ujarnya. Senin, (16/06/2025).
Ia menambahkan bahwa pengawasan lemah, manipulasi laporan, dan pembayaran fiktif menjadi bagian dari modus besar yang merugikan keuangan negara.
Modus-Modus yang Dibeberkan KRAK:
KRAK menyajikan daftar indikasi dan modus korupsi yang patut menjadi perhatian publik dan penegak hukum:
Tender dikondisikan oleh oknum Pokja yang sudah menetapkan pemenang sejak awal.
Pemenang tender tak kompeten, dimenangkan hanya karena penawaran harga terendah tanpa evaluasi teknis yang memadai.
Spesifikasi proyek dilonggarkan, terutama dalam pembangunan infrastruktur vital seperti jalan dan bangunan.
Perusahaan fiktif/subkontraktor gelap hanya jadi perantara demi meraup keuntungan instan.
Pembayaran penuh untuk pekerjaan cacat, bahkan untuk proyek yang tidak selesai.
Audit manipulatif, laporan dibuat sesuai pesanan agar seolah proyek tuntas tanpa masalah.
Adendum kontrak sepihak, menaikkan nilai proyek tanpa justifikasi teknis yang sah.
Pejabat Teknis Disorot: PPK hingga Pokja Harus Diusut
Menurut Andres, aktor utama penyimpangan justru berada di lingkaran pejabat teknis yang seharusnya mengawal integritas sistem pengadaan. Ia menyebut PPK, KPA, PA, PPTK, dan Pokja ULP/UKPBJ sebagai pihak yang tak bisa lepas dari sorotan.
“Setelah proses tender selesai, semua seolah lenyap dari pengawasan. Di sinilah permainan mulai digencarkan. Proyek dibangun asal jadi, uang mengalir, rakyat merugi,” tegasnya. Ia menyerukan agar sistem pengawasan pasca-kontrak harus dibuka seluas-luasnya kepada publik melalui audit independen dan pelaporan progres proyek secara terbuka.
Peringatan Serius untuk Bupati Garut
Andres menyoroti pentingnya ketegasan kepala daerah. “Bupati Garut tidak boleh diam, apalagi terbawa arus para pemain proyek yang lihai bersandiwara,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa kecerdasan akademik harus digunakan untuk menelanjangi modus-modus korup yang justru mengakar di dalam sistem birokrasi.
“Bupati harus sadar, oknum yang tampil meyakinkan itu bisa jadi bagian dari lingkaran mafia proyek. Jangan terkecoh. Jangan sampai kepala daerah dijadikan stempel legitimasi oleh jaringan korup yang berkamuflase,” tambahnya.
Ajak Masyarakat Turut Kawal Uang Publik
KRAK menyerukan peran aktif masyarakat, media, dan lembaga pengawas independen untuk bergerak bersama memberantas praktik-praktik kotor ini. “Garut tidak boleh dikorbankan oleh segelintir orang rakus. Ini tanggung jawab kita semua,” pungkas Andres. (**)
