Ruangrakyatgarut.id– Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menghadiri kegiatan launching pembangunan 200 titik Jembatan Garuda yang digelar oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui video conference (Vicon) secara nasional pada Senin (9/3/2026).
Di wilayah Garut, kegiatan tersebut dipusatkan di Kampung Cisaat, Desa Cisitu, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, yang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program pembangunan jembatan tersebut.
Acara di wilayah Korem 062/Tarumanagara dipimpin langsung oleh Dadi Sutandi selaku Komandan Korem 062/Tarumanagara yang mengikuti Vicon bersama jajaran TNI dan unsur pemerintah daerah.
Program pembangunan Jembatan Garuda ini merupakan bagian dari upaya TNI AD dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat membuka akses penghubung antarwilayah sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah.
Dalam arahannya, Kepala Staf Angkatan Darat menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Garuda di berbagai wilayah Indonesia diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Danrem 062/Tarumanagara Kolonel Inf Dadi Sutandi menyampaikan bahwa jajarannya siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut sesuai arahan pimpinan TNI AD. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah serta masyarakat agar pembangunan jembatan dapat berjalan lancar.
“Melalui pembangunan jembatan ini diharapkan akses masyarakat semakin mudah, distribusi hasil pertanian menjadi lebih lancar, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Garut, di antaranya unsur pemerintah daerah, kepolisian, serta tokoh masyarakat setempat yang mendukung program pembangunan tersebut.
Kehadiran Ketua DPRD Garut Aris Munandar dalam kegiatan ini menunjukkan dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan infrastruktur yang diinisiasi oleh TNI AD guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang membutuhkan akses transportasi yang lebih baik.
