Ruangrakyatgatut.id 11/10/2025 — Kisruh dualisme Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat kian menyerupai drama panjang tanpa ujung. Dua kubu, dua klaim, dua legitimasi — sementara para pelaku usaha di bawah hanya menunggu satu hal: kepastian organisasi.
Di tengah kegaduhan itu, Ketua Kadin Kabupaten Garut, Ir. H. Rajab Prilyadi, angkat bicara. Dengan nada tenang namun tegas, ia menilai bahwa satu-satunya jalan keluar dari kekacauan ini adalah ketegasan Kadin Indonesia sebagai induk organisasi.
“Kalau bicara siapa yang benar, sebenarnya sudah jelas dari sisi aturan. Tapi masalahnya bukan lagi soal argumentasi, melainkan soal keberanian mengambil keputusan. Kadin Indonesia harus tampil sebagai pengadil organisasi, bukan penonton,” ujar Rajab.
Menurutnya, Musyawarah Provinsi (Musprov) yang digelar di Hotel Preanger Bandung pada 24 September 2025 sudah sah secara AD/ART, karena dilaksanakan oleh caretaker resmi yang ditunjuk oleh Kadin Indonesia.
“Kami tidak bicara selera politik, tapi soal legalitas. Musprov versi Bogor itu tidak punya dasar hukum apa pun. Tapi karena pusat belum menegaskan sikapnya secara tertulis dan final, jadilah semua merasa paling benar,” ujarnya menyindir halus.
Rajab menekankan bahwa dunia usaha membutuhkan stabilitas, bukan dualisme.
“Pelaku usaha tidak peduli siapa ketua, yang mereka butuh adalah kepastian. Satu organisasi, satu aturan, satu kepemimpinan. Dan seharusnya itu sudah selesai sejak Musprov Hotel Preanger digelar,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Rajab juga menyampaikan pesan moral kepada Kang Dedi Mulyadi (KDM), yang dikenal sebagai tokoh karismatik Jawa Barat.
“Kita semua menghormati Kang Dedi sebagai bapak aing, bapaknya orang Jawa Barat. Justru karena itu, kami berharap beliau bisa bersikap bapa — bijak dan netral dalam mengayomi anak-anaknya. Dunia usaha ini butuh keteduhan, bukan keberpihakan. KDM harus jadi payung, bukan pedang,” tutur Rajab penuh makna.
Rajab menilai peran moral KDM sangat penting untuk meredam konflik. “Kalau tokoh sekelas beliau menjaga netralitas, Jawa Barat akan tenang. Tapi kalau ikut dalam arus abu-abu, dunia usaha akan terus gamang,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa Kadin Garut berdiri di atas aturan, bukan kepentingan.
“Kami lelah melihat organisasi yang seharusnya jadi simbol profesionalisme justru diwarnai kepentingan pribadi. Kadin harus kembali ke fitrahnya: mitra strategis pemerintah dan penggerak ekonomi daerah, bukan arena politik lokal,” katanya.
Rajab mengajak seluruh pengurus Kadin kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk menjaga integritas.
“Yang dibutuhkan bukan siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling patuh pada aturan. Kami di Garut akan terus berdiri di jalur lurus — bersama AD/ART, bersama kebenaran, bersama marwah organisasi,” pungkasnya.
Dengan sikap ini, Kadin Garut menegaskan diri sebagai benteng integritas organisasi, sekaligus mengingatkan bahwa dualisme ini hanya akan berakhir bila Kadin Indonesia berani bersikap tegas dan final. Tanpa itu, Kadin Jawa Barat akan terus terjebak dalam pusaran ego, dan dunia usaha menjadi korban dari ketidakpastian yang dibiarkan.
About the Author
