Garut, RuangRakyatGarut.id – Isu mengenai desakan pemberhentian Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut,Jawa Barat belakangan mencuat dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Disebut-sebut bahwa sejumlah warga mendesak agar Kades Cahdiana dicopot dari jabatannya karena dianggap gagal memimpin. Namun, pada Senin,(12/05/2025). Cahdiana akhirnya memberikan klarifikasi terbuka dan menyebut kabar itu tidak berdasar.
Dalam pertemuan resmi yang digelar di Balai Desa Mekarwangi, Cahdiana menghadirkan tokoh masyarakat, pemuda Karang Taruna, serta perwakilan warga untuk mendengarkan langsung duduk perkara yang sebenarnya. Ia dengan tegas membantah isu pemecatan tersebut dan menilai hal itu sebagai manuver politik oknum tertentu.
“Saya ingin tegaskan, tidak benar ada desakan masyarakat yang meminta saya mundur. Ini hanya narasi yang diciptakan oleh segelintir pihak yang memiliki ambisi merebut jabatan dengan cara tidak etis,” kata Cahdiana di hadapan para peserta pertemuan.
Tuduhan Dinilai Tidak Didukung Fakta Lapangan
Cahdiana menjelaskan bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya aspirasi kolektif masyarakat untuk memberhentikan dirinya. Menurutnya, tudingan tersebut sengaja dibentuk untuk menggiring opini publik dan menciptakan kesan bahwa kepemimpinannya telah kehilangan legitimasi.
“Saya terbuka untuk dikritik, tapi menyebarkan informasi bohong yang mencatut nama warga adalah tindakan manipulatif dan tidak bermoral. Ini sudah bukan sekadar kritik, tapi upaya pembusukan karakter,” ujarnya menambahkan.
Isu ini, lanjut Cahdiana, sangat disayangkan muncul menjelang masa akhir jabatannya. Ia menduga motif di balik penyebaran kabar itu berkaitan erat dengan kepentingan politik lokal yang mulai memanas seiring mendekatnya momentum pemilihan kepala desa dan Pilkada.
Forum Klarifikasi: Warga dan Tokoh Masyarakat Berikan Dukungan
Forum klarifikasi yang digelar tersebut mempertemukan berbagai elemen masyarakat. Beberapa tokoh menyampaikan bahwa mereka tidak pernah merasa dilibatkan dalam penyusunan surat desakan atau pernyataan pengunduran yang ramai diperbincangkan.
“Nama saya disebut sebagai salah satu yang menandatangani surat penolakan. Padahal saya tidak pernah merasa diajak atau diberi tahu soal itu,” ucap salah satu tokoh masyarakat yang hadir, yang langsung disambut dengan anggukan oleh warga lain.
Sebagian besar warga yang hadir pun menyampaikan keberatan jika nama mereka diklaim telah mendesak pemberhentian Kades. Mereka justru menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif dan melanjutkan program-program pembangunan desa.
Karang Taruna Dorong Musyawarah dan Persatuan
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Karang Taruna yang akrab disapa Bj mengajak semua pihak untuk menahan diri dan tidak terbawa emosi. Ia mengatakan bahwa dinamika pemerintahan desa harus dikelola secara arif dan terbuka, bukan dengan intrik dan provokasi.
“Kalau ada kritik terhadap program desa, mari kita sampaikan lewat forum yang benar. Jangan menyeret pemuda dan masyarakat ke dalam pusaran konflik yang sumbernya belum tentu jelas,” ujarnya.
Karang Taruna, tegasnya, akan tetap bersikap netral dan mendorong penyelesaian persoalan dengan cara musyawarah demi keberlangsungan pembangunan yang sudah berjalan.
Pesan Tegas Kades: Jangan Jadikan Desa Medan Pertarungan Politik Pribadi
Menutup pertemuan, Cahdiana menyampaikan pesan tegas kepada pihak-pihak yang mencoba menciptakan ketegangan di tengah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa desa bukanlah arena perebutan kekuasaan pribadi, tetapi ruang pengabdian untuk kepentingan bersama.
“Saya masih sah menjabat dan bekerja untuk rakyat. Kalau memang ada yang ingin menggantikan saya, silakan ikut dalam proses demokrasi yang benar. Jangan dengan cara menyebar isu palsu dan menipu publik,” tegasnya.
Cahdiana juga menyatakan siap untuk dievaluasi oleh pihak Kecamatan Sukawening maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut. Ia berharap semua pihak bisa menahan diri agar situasi tetap stabil dan pembangunan tidak terganggu.
Ajakan untuk Menjaga Stabilitas dan Mencegah Konflik Horizontal
Situasi di Desa Mekarwangi kini menjadi perhatian publik. Meskipun bantahan dari Kades dan klarifikasi dari warga telah disampaikan, ketegangan akibat kabar yang telah beredar masih menyisakan kekhawatiran akan munculnya konflik horizontal di kemudian hari.
Demi menjaga kondusivitas desa, peran aktif dari pemerintah kecamatan dan kabupaten sangat diperlukan. Pemerintah diminta segera turun tangan untuk melakukan verifikasi informasi, memediasi semua pihak, dan mencegah situasi berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Masyarakat pun diimbau agar tetap tenang, kritis namun tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
(Redaksi)
About the Author
