Ruangrakyatgarut.id 30 Maret 2026 – Kekecewaan masyarakat Kecamatan Pakenjeng terhadap mangkraknya pembangunan Jembatan Wareng akhirnya memuncak. Melalui sebuah surat terbuka yang beredar luas, warga menyuarakan kritik tajam kepada empat anggota DPRD Kabupaten Garut asal daerah tersebut yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan nyata terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam surat tersebut, warga menggambarkan kondisi memprihatinkan yang telah berlangsung lebih dari dua tahun. Jembatan Wareng yang semula diharapkan menjadi penghubung vital untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan akses layanan kesehatan, hingga kini tak kunjung rampung. Struktur beton setengah jadi berdiri tanpa kepastian, sementara masyarakat terpaksa membangun jembatan darurat secara swadaya menggunakan bambu dan tali dengan risiko keselamatan yang tinggi.
“Ini bukan lagi soal lambatnya pembangunan, ini soal matinya empati. Ketika proyek miliaran mangkrak dan rakyat harus turun tangan sendiri, maka jelas para pemangku kebijakan telah gagal menjalankan amanah,” tegas Ade Burhanudin dalam pernyataan yang turut disampaikan dalam surat terbuka tersebut.
Ia juga mempertanyakan peran empat legislator asal Pakenjeng yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Menurutnya, keberadaan mereka di kursi DPRD semestinya mampu memperjuangkan kepentingan warga, terutama dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur yang krusial.
“Kalian lahir dari tanah Pakenjeng. Kalian dipilih oleh rakyat di sini. Tapi hari ini, rakyat justru merasa ditinggalkan. Apa yang sudah kalian perjuangkan? Di mana suara kalian saat jembatan ini mangkrak?” ujarnya.
Surat terbuka ini tidak hanya menjadi bentuk kritik, tetapi juga refleksi atas kondisi pembangunan daerah yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan masyarakat. Warga menilai, proyek dengan nilai anggaran yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah itu justru berubah menjadi simbol kegagalan perencanaan dan lemahnya pengawasan.
Di tengah ketidakpastian tersebut, warga memilih untuk bertindak. Dengan keterbatasan alat dan sumber daya, mereka membangun akses darurat demi menjaga mobilitas tetap berjalan. Namun, langkah ini juga menyimpan risiko besar, terutama jika jembatan darurat digunakan untuk aktivitas yang lebih berat seperti lalu lintas kendaraan.
Bagi masyarakat Pakenjeng, Jembatan Wareng kini bukan sekadar infrastruktur penghubung antarwilayah. Lebih dari itu, ia telah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakpedulian dan lambannya respons pemerintah.
Melalui surat terbuka ini, warga berharap para wakil rakyat dapat segera mengambil langkah konkret dan menunjukkan keberpihakan nyata. Mereka menegaskan bahwa jabatan publik bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah yang harus diperjuangkan demi kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Garut terkait tuntutan yang disampaikan warga Pakenjeng tersebut.
About the Author
