Ruangrakyatgarut.id 26 Januari 2026 – Peringatan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama (NU) ke-100 Masehi yang digelar di Kabupaten Garut menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan peran NU dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Aceng Malki Mimar, mengaku bersyukur dapat menghadiri peringatan satu abad NU tersebut. Ia menilai, perjalanan NU selama 100 tahun merupakan bentuk nyata pengabdian kepada umat dan bangsa.
“Alhamdulillah saya bisa menghadiri satu abad NU di Kabupaten Garut. Ini adalah bentuk pengabdian NU selama 100 tahun kepada masyarakat,” ujar Aceng Malki.
Ia mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Harlah NU yang tidak hanya menonjolkan nilai sejarah dan keagamaan, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu terlihat dari keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangkaian acara.
“Walaupun sejarah NU sangat panjang, pengambilan manfaatnya tetap diarahkan kepada masyarakat, salah satunya melalui penguatan ekonomi. Alhamdulillah banyak UMKM yang terlibat, sebagaimana juga disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Garut,” jelasnya.
Menurutnya, warga NU harus semakin aktif dalam kegiatan ekonomi, khususnya mereka yang secara ekonomi masih berada di bawah. Dengan penguatan ekonomi, akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan akan semakin terbuka.
“Ketika ekonomi warga NU masih di bawah, tentu berdampak pada akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi itu sendiri. Maka kebangkitan NU Garut ke depan harus dimulai dari kebangkitan ekonomi warganya,” tegasnya.
Selain sektor ekonomi, Aceng Malki juga menyoroti peran DPRD Provinsi Jawa Barat dalam dunia pendidikan. Sebagai anggota Komisi V DPRD Jabar yang membidangi pendidikan, ia mengaku terus mendorong kemajuan pendidikan di Kabupaten Garut, termasuk lembaga pendidikan yang bernaung di bawah NU.
Namun demikian, ia menyayangkan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilainya belum sepenuhnya berpihak pada pendidikan swasta.
“Selama ini saya terus mendorong pendidikan di Kabupaten Garut. Namun mohon maaf, dalam satu tahun terakhir kebijakan Pemprov di bawah Pak KDM belum pro terhadap pendidikan swasta. Termasuk pendidikan yang berada di bawah NU, kebijakan ini masih belum berkeadilan,” ungkapnya.
Ia menegaskan akan terus memperjuangkan aspirasi tersebut agar pemerintah provinsi segera mengalokasikan anggaran yang adil bagi pendidikan swasta.
“Saya akan terus berjuang dan bersuara agar Pemprov Jawa Barat segera mengalokasikan dana untuk pendidikan swasta, termasuk sekolah-sekolah NU, demi keadilan dan kemajuan pendidikan,” pungkasnya. (Hil)
About the Author
