Oplus_131072
Bandung,Ruangrakyatgarut.id – Rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang berlangsung pada Jumat (16/05/2025) kemarin mendadak diwarnai ketegangan politik yang tak biasa. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara demonstratif melakukan aksi walk out sebagai bentuk protes keras terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dianggap melecehkan peran dan fungsi legislatif.
Langkah Fraksi PDIP ini menjadi sorotan publik dan media setelah munculnya kutipan pidato Gubernur Dedi Mulyadi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Cirebon pada 7 Mei 2025 lalu.
Dalam pidatonya, Gubernur menyampaikan bahwa “rapat-rapat bersama DPRD sudah tidak lagi relevan dan tidak perlu diadakan”, sebuah pernyataan yang langsung menimbulkan kegaduhan di internal parlemen Jawa Barat.
Menurut Fraksi PDIP, ucapan tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap eksistensi lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sejajar dengan eksekutif dalam sistem pemerintahan daerah. Bagi PDIP, pernyataan tersebut tak hanya sekadar kekeliruan komunikasi, melainkan telah mencederai prinsip dasar demokrasi dan kemitraan antarlembaga negara.
Pernyataan Keras Fraksi PDIP
Anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, yang menjadi juru bicara dalam sidang paripurna, menyampaikan pernyataan tegas sebelum meninggalkan ruang sidang. “Kami menilai pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi sangat tidak patut, arogan, dan mencerminkan sikap anti-demokrasi. Kami tidak bisa membiarkan lembaga DPRD dilecehkan seperti ini,” ujarnya dengan nada tinggi.
Ia melanjutkan bahwa lembaga DPRD adalah representasi langsung dari suara rakyat dan memiliki fungsi strategis dalam menyusun, mengawasi, serta mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah.
“Pernyataan Gubernur telah menempatkan DPRD seolah-olah tidak penting, padahal kami adalah mitra sejajar dalam membangun daerah,” tambah Doni.
Memo Hermawan, anggota Fraksi PDIP lainnya, mengatakan bahwa pihaknya akan segera menggunakan hak interpelasi untuk meminta klarifikasi resmi dari Gubernur terkait maksud dan konteks pernyataan tersebut.
“Kami akan tempuh jalur konstitusional. Interpelasi akan menjadi pintu untuk mendengar langsung penjelasan Gubernur, bukan hanya melalui media,” tegasnya.
Respons Gubernur dan Pimpinan DPRD
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat dimintai tanggapannya oleh media, menyatakan bahwa aksi walk out Fraksi PDIP merupakan bagian dari dinamika demokrasi. “Saya menghormati sikap politik teman-teman di DPRD. Setiap fraksi tentu punya cara menyampaikan pandangan. Itu sah dalam sistem demokrasi,” katanya singkat.
Dedi tidak mengelak bahwa pernyataannya dalam Musrenbang bisa menimbulkan multitafsir. Namun ia mengaku bahwa konteks pernyataannya lebih pada efisiensi dan penguatan implementasi kebijakan pembangunan, bukan merendahkan lembaga legislatif.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, yang memimpin jalannya paripurna, berupaya menenangkan suasana. Ia menyayangkan insiden tersebut dan mengajak seluruh pihak untuk menahan diri. “Saya yakin ini hanya masalah komunikasi yang belum tersampaikan dengan baik. Kita semua punya tujuan yang sama: membangun Jawa Barat. Saya harap hubungan antara eksekutif dan legislatif tetap harmonis ke depan,” ujarnya.
Potensi Krisis Politik di DPRD Jabar
Meski DPRD memiliki banyak fraksi dengan sikap politik yang beragam, langkah Fraksi PDIP bisa menjadi awal dari eskalasi ketegangan antara legislatif dan eksekutif. Apalagi PDIP merupakan salah satu fraksi besar di DPRD Jabar yang memiliki posisi penting dalam berbagai alat kelengkapan dewan.
Pengamat politik dari Universitas Pasundan, Dr. Winarno Prasetyo, menilai bahwa insiden ini tidak bisa dianggap sepele. “Pernyataan Gubernur, meski mungkin tanpa niat buruk, bisa ditafsirkan sebagai bentuk superioritas eksekutif yang mencederai semangat checks and balances. Jika tidak segera diklarifikasi, ini bisa berujung pada krisis kepercayaan dan lumpuhnya fungsi pengawasan DPRD,” ujarnya.
Ia menyarankan agar Gubernur segera melakukan langkah rekonsiliasi politik, termasuk permintaan maaf terbuka atau penjelasan resmi di hadapan sidang paripurna, demi meredakan ketegangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan lanjutan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai sikap resmi terhadap tuntutan klarifikasi dari Fraksi PDIP. Namun tekanan politik yang menguat di DPRD Jabar menunjukkan bahwa isu ini tidak akan selesai begitu saja.
Aksi walk out Fraksi PDIP menjadi sinyal bahwa keharmonisan antara lembaga eksekutif dan legislatif di Jawa Barat tengah berada dalam ujian serius. Masyarakat pun menunggu, apakah para pemimpin daerah dapat menunjukkan kedewasaan politik untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara-cara yang demokratis dan bermartabat. (*)
