Ruangrakyatgarut.id – Aktivis sosial, Fery Nurdiansyah, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Satpol PP Kabupaten Garut yang dinilai tidak konsisten dalam menegakkan aturan di lapangan.
Fery menilai, praktik penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP kerap terkesan “tebang pilih”. Ia menyebut adanya perlakuan berbeda antara masyarakat kecil dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan atau kedekatan dengan kekuasaan.
“Penegakan aturan jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang dirasakan masyarakat hari ini,” tegasnya.
Ia mencontohkan kondisi pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Jalan Ahmad Yani Garut yang kerap ditertibkan dan “dihantui” saat berjualan. Namun di sisi lain, pelanggaran yang terjadi di sekitar area perkantoran pemerintah justru terkesan dibiarkan.
“Di depan mata, seperti di sekitar kantor pemerintah bahkan dekat kantor Satpol PP sendiri, ada aktivitas yang jelas melanggar dan menyebabkan kemacetan. Tapi itu seolah dibiarkan bertahun-tahun tanpa tindakan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan aturan. Pelaku usaha kecil cepat ditindak, sementara pelanggaran serupa di lokasi lain tidak mendapat respons yang sama.
Ia menegaskan, situasi tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak peraturan daerah.
“Kalau aturan hanya berlaku untuk rakyat kecil, lalu di mana keadilan? Satpol PP harus berdiri netral, bukan pilih-pilih,” katanya.
Fery juga meminta adanya evaluasi internal terhadap kinerja aparat di lapangan, termasuk memastikan tidak adanya praktik diskriminatif dalam penegakan hukum.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap Satpol PP agar bekerja sesuai prinsip keadilan dan profesionalitas.Ia menilai, transparansi dalam setiap penindakan sangat penting agar publik dapat menilai bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Jangan sampai Satpol PP justru jadi simbol ketidakadilan. Mereka harus jadi garda terdepan penegakan aturan, bukan alat kepentingan,” tegasnya.
Fery menambahkan, jika dugaan tebang pilih ini terus terjadi, maka bukan hanya citra Satpol PP yang tercoreng, tetapi juga wibawa pemerintah daerah secara keseluruhan.
Ia berharap ke depan ada perubahan nyata dalam pola penegakan aturan yang lebih adil, tegas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
About the Author
