Ruangrakyatgarut.id 09 Januari 2026 — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Garut bersama jajaran pengurus baru melakukan silaturahmi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Garut. Pertemuan tersebut menjadi ajang perkenalan kepengurusan baru sekaligus forum diskusi strategis mengenai berbagai isu krusial yang tengah dihadapi masyarakat Garut.
Ketua DPC PDI Perjuangan Garut, Ilham Faturohman, SM, menyampaikan bahwa silaturahmi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Garut beserta unsur pimpinan DPRD lainnya. Selain memperkenalkan struktur kepengurusan baru, pertemuan juga dimanfaatkan untuk membahas penguatan fungsi DPRD serta isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan.
“Sebagai partai politik, PDI Perjuangan memiliki fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat. Terlebih kami memiliki fraksi di DPRD, sehingga ke depan kami ingin mendukung DPRD agar semakin kuat menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” ujar Ilham.
Ia menegaskan pentingnya komunikasi dan sinergi yang berkelanjutan antara partai politik dan pimpinan DPRD guna mengawal aspirasi masyarakat Garut. Menurutnya, hubungan yang harmonis tersebut menjadi kunci agar peran DPRD dalam ekosistem pemerintahan daerah dapat berjalan optimal.
Dalam diskusi tersebut, isu lingkungan dan konservasi menjadi salah satu perhatian utama. Mengingat Kabupaten Garut merupakan wilayah dengan banyak kawasan konservasi, PDI Perjuangan mendorong adanya kajian mendalam, termasuk kemungkinan penyusunan regulasi yang mendukung perlindungan lingkungan.
“Garut adalah kawasan konservasi. Kita bicara perlindungan kawasan penyangga air, mata air, hutan, dan kawasan strategis lainnya. Prinsipnya, fungsi kawasan harus tetap dijaga sesuai peruntukannya,” katanya.
Terkait alih fungsi lahan, Ilham menyebutkan bahwa pihaknya masih melakukan kajian komprehensif dan belum dapat menyampaikan sikap secara spesifik. Namun ia menegaskan, PDI Perjuangan berpandangan bahwa keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas untuk mencegah risiko bencana.
Ia juga merefleksikan sejumlah bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang diduga berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan. Pengalaman bencana alam di Garut pada 2017–2018 pun menjadi pelajaran penting agar kebijakan pembangunan ke depan lebih berorientasi pada keberlanjutan.
“Kita ingin menjaga kelestarian lingkungan, tetapi harapan ekonomi masyarakat juga harus tetap terakomodasi. Inilah yang perlu dikaji secara matang dengan prinsip 3P: people, profit, planet. Lingkungan terjaga, ekonomi masyarakat tetap tumbuh,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ilham juga menyampaikan target politik PDI Perjuangan pada Pemilu 2030. Secara realistis, partainya menargetkan perolehan enam kursi DPRD Kabupaten Garut, dengan target maksimal tujuh hingga delapan kursi agar seluruh daerah pemilihan dapat terisi.
Menutup pernyataannya, Ilham mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Garut selama satu tahun kepemimpinan. Ia menilai program-program prioritas di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan menunjukkan progres positif. Meski demikian, PDI Perjuangan menegaskan tetap akan menjalankan peran sebagai penyeimbang melalui fungsi pengawasan, kritik, dan gagasan konstruktif.
“Kami akan melakukan kajian per sektor. Jika ditemukan kekurangan atau aspirasi masyarakat, tentu akan kami sampaikan kepada pemerintah. Komunikasi akan terus kami jaga demi kemajuan Garut,” pungkasnya, seraya mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPC PDI Perjuangan Garut, Dedi Hasan Bachtiar, SE, menekankan pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, pengawasan menjadi instrumen utama untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dedi menjelaskan bahwa DPRD memiliki kewenangan konstitusional untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk reformasi birokrasi dan program pembangunan yang dibiayai APBD. Ia menegaskan bahwa setiap program harus memiliki dampak nyata, baik di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Pengawasan DPRD harus memastikan penggunaan APBD tepat sasaran, berhasil guna, dan berdaya guna, serta bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam satu tahun pertama masa pemerintahan, DPRD perlu melakukan evaluasi capaian pembangunan secara time series dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD.
“Indikatornya jelas, sejauh mana visi dan misi kepala daerah tercapai dan diterjemahkan dalam program pembangunan,” jelas Dedi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fraksi-fraksi di DPRD, termasuk Fraksi PDI Perjuangan, akan meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan RKPD sebagai dasar penilaian kinerja kepala daerah.
“Secara umum, DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pemerintahan daerah berjalan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Hilman)
About the Author
