Ruangrakyatgarut.id 22 Oktober 2025 – Warga Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, mulai geram dan mempertanyakan keberadaan serta transparansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri. Pasalnya, sejak dibentuk dan menerima kucuran dana desa mencapai Rp190 juta, tak terlihat adanya aktivitas usaha yang nyata. BUMDes ini diduga hanya hidup di atas kertas—menjadi papan nama tanpa kerja.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyebut, bangunan sekretariat memang berdiri, namun selalu kosong. Tak ada aktivitas jual-beli atau kegiatan ekonomi sebagaimana yang dijanjikan sejak awal pendirian.
“Katanya BUMDes ini jalan di usaha minyak goreng. Tapi sejak awal berdiri, enggak ada gerakan. Sekretariatnya sepi terus. Padahal kabarnya dana yang digelontorkan lebih dari Rp180 juta,” ungkap warga tersebut kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).
Tak hanya mempertanyakan penggunaan dana, warga juga menyoroti proses pengangkatan pengurus. Dugaan muncul bahwa pengurus ditunjuk langsung oleh kepala desa, bukan berdasarkan hasil musyawarah desa sebagaimana mestinya.
“Pengurusnya katanya orang-orang dekat kepala desa, bukan hasil musyawarah. Ini yang bikin warga makin curiga,” tambahnya.
Kepala Desa Simpang, H. Rahmat, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Senin, 29 Juli 2025. Ia mengatakan bahwa BUMDes Karya Mandiri telah menerima kucuran dana tahap pertama sebesar Rp190 juta. Rahmat menyebut usaha BUMDes bergerak di tiga bidang: jual beli minyak goreng, beras, dan sektor pertanian.
“BUMDes Karya Mandiri memang bergerak di tiga sektor. Dana tahap pertama Rp190 juta sudah dikucurkan,” jelasnya.
Namun, saat ditanya mengapa tidak tampak kegiatan yang jelas dan bagaimana pengawasan dilakukan, Rahmat justru meminta untuk bertanya langsung ke pihak pengurus.
“Sudah beberapa media juga tanya soal ini. Saya sarankan ngobrol langsung ke pengurus BUMDes. Dari desa sudah memantau dan ada kegiatan,”katanya.
Sayangnya, permintaan untuk menghubungi pengurus BUMDes maupun BPD menemui jalan buntu. Kepala desa tidak memberikan nomor kontak mereka, membuat kejelasan informasi makin buram.
Warga pun mendesak agar pemerintah desa dan pengurus BUMDes segera memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban dana. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan agar dana publik tidak lenyap tanpa jejak.
“Kami hanya ingin tahu, uangnya ke mana dan kegiatannya apa. Jangan sampai BUMDes hanya jadi formalitas untuk menyedot dana desa tanpa hasil nyata,” tutup warga penuh kekecewaan.
Situasi ini memantik kekhawatiran akan adanya dugaan penyalahgunaan dana desa, yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan jadi proyek hantu tanpa dampak.
About the Author
