Ruangrakyatgarut.id 04 April 2026 — Ketua Persatuan Alumni GMNI Garut, Dedi Hasan Bachtiar, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi birokrasi dan dinamika pemerintahan di Kabupaten Garut. Pernyataan tersebut disampaikannya usai peringatan Dies Natalis ke-72 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Garut.
Dedi menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh sekadar menjadi jargon tanpa implementasi nyata. Menurutnya, pembenahan harus dimulai dari penempatan pejabat publik yang berbasis pada kapasitas, kompetensi, dan integritas, bukan karena kedekatan personal maupun kepentingan politik tertentu.
“Kalau pejabat masih ditempatkan bukan karena kemampuan, jangan harap birokrasi berubah. Reformasi itu mustahil berhasil jika integritas dan kompetensi tidak dijadikan patokan utama,” tegasnya.
Ia menilai masyarakat kini semakin kritis dan jenuh terhadap janji-janji perubahan yang tidak kunjung terealisasi. Karena itu, pemerintah daerah dituntut berani mengambil langkah tegas dengan mengedepankan profesionalisme dalam setiap pengambilan keputusan.
Selain menyoroti birokrasi, Dedi juga menyinggung isu keretakan hubungan antara bupati dan wakil bupati yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menilai, jika disharmoni tersebut benar terjadi, hal itu mencerminkan lemahnya kepemimpinan di level tertinggi pemerintahan daerah.
“Pemimpin itu harus solid. Kalau pucuk pimpinan retak, bagaimana birokrasi di bawahnya bisa bekerja dengan tenang? Jangan sampai konflik internal justru mengorbankan pelayanan publik,” ujarnya.
Menurutnya, ketidakharmonisan di tingkat pimpinan berpotensi mengganggu stabilitas birokrasi, memperlambat pengambilan keputusan, serta berdampak langsung pada kualitas pelayanan masyarakat. Ia pun mengingatkan agar konflik elite tidak merugikan kepentingan publik.
Dedi mendorong pemerintah daerah untuk segera memperbaiki komunikasi dan menyatukan langkah, serta menghentikan dinamika politik yang dapat melemahkan kinerja aparatur. “Pemerintah daerah ini butuh kerja nyata, bukan drama politik,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa birokrasi merupakan mesin utama dalam pelayanan publik. Jika sistem tersebut terganggu oleh kepentingan sempit, maka program pembangunan akan ikut terhambat.
“Publik tidak butuh konflik, publik butuh pelayanan yang benar. Kalau tidak mampu menjaga soliditas, itu harus menjadi evaluasi serius,” tegasnya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa reformasi birokrasi harus menjadi agenda prioritas pemerintah daerah. Tanpa komitmen, keberanian, dan ketegasan, menurutnya, pembangunan di Garut akan stagnan.
About the Author
