Ruangrakyatgarut.id — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dede Kusdinar, SE., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, pada Jumat (21/11/2025). Kegiatan ini dihadiri para pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dari tiga kecamatan, yaitu Karangpawitan, Tarogong Kidul, dan Cilawu.
Dalam kesempatan tersebut, Dede Kusdinar menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menekankan bahwa kepala desa beserta perangkatnya adalah garda terdepan pelayanan publik sehingga perlu dilibatkan dalam proses evaluasi program pemerintahan.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan, anggaran, dan program yang digulirkan pemerintah provinsi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, masukan dari para kepala desa dan APDESI sangat dibutuhkan,” ujar Dede dalam sambutannya.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam mengawasi jalannya program pemerintahan daerah serta penggunaan anggaran pada tahun berjalan. Kehadiran APDESI dan berbagai unsur pemerintahan desa turut memperkuat dialog pengawasan agar lebih komprehensif dan menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Dalam pemaparannya, Dede Kusdinar menekankan bahwa pengawasan tidak hanya untuk menilai pelaksanaan program, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan tepat sasaran dan mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Pengawasan ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Melalui dialog dengan pemerintah desa, kader pemberdayaan, dan masyarakat, kami ingin memastikan bahwa program pemerintah terlaksana secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal,” tegasnya.
Salah satu isu strategis yang turut dibahas adalah Program Koperasi Merah Putih, sebuah inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk memperkuat kemandirian desa melalui pengembangan koperasi produktif. Dede Kusdinar menilai program tersebut sebagai peluang besar dalam memperkuat ekonomi lokal serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Koperasi Merah Putih harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah desa, kader PKK, dan elemen masyarakat dapat memanfaatkannya untuk memperkuat ekonomi keluarga dan membuka peluang usaha yang lebih luas,” ungkapnya.
Dalam sesi dialog, perwakilan APDESI menyampaikan berbagai tantangan teknis pemerintahan desa, mulai dari penguatan kapasitas aparatur hingga kebutuhan harmonisasi program antara pemerintah provinsi dan desa. Seluruh masukan tersebut diterima langsung oleh Dede Kusdinar dan akan diintegrasikan ke dalam laporan resmi pengawasan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan berlangsung dalam suasana kondusif dan konstruktif. Dede Kusdinar menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah desa, PKK, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Hil)
About the Author
