Ruangrakyatgarut.id – Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat menegaskan sikap kritisnya terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, yang hingga tenggat waktu pasca aksi Selasa (16/9/2025) belum juga menyampaikan permintaan maaf.
Dalam pernyataannya, Badko HMI menilai sikap diam dan arogansi pejabat publik merupakan bentuk penghinaan terhadap rakyat. Karena itu, mereka menyiapkan lima langkah strategis untuk menekan lembaga legislatif.
Korlap aksi Hilman Hadafi menegaskan, langkah pertama adalah melanjutkan gelombang aksi secara masif dan berkelanjutan di titik-titik strategis, termasuk Gedung DPRD Jabar. Kedua, mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan masyarakat sipil bersama BEM, organisasi kepemudaan, serta elemen masyarakat lainnya.
“Ketiga, mendorong evaluasi publik terhadap kepemimpinan DPRD Jawa Barat, khususnya menekan adanya mekanisme etik dan akuntabilitas bagi pimpinan dewan,” ujarnya.
Keempat, Badko HMI siap menggugat legitimasi kebijakan tunjangan fantastis DPRD melalui jalur hukum maupun advokasi publik. Kelima, membangun Mimbar Rakyat berkelanjutan di depan gedung dewan sebagai simbol perlawanan dan ruang partisipasi masyarakat.
“Gerakan ini akan terus berlangsung hingga aspirasi masyarakat benar-benar dijawab. Kami tidak bisa ditundukkan, karena pengawasan rakyat adalah ruh demokrasi,” tegas Hilman yang juga Ketua Bidang PTKP Badko HMI Jabar.
Sementara itu, Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat, Siti Nurhayati Barsasmy, menilai persoalan ini bukan sekadar polemik etika, melainkan memperlihatkan kegagalan struktural lembaga legislatif.
“Alih-alih menghadirkan regulasi yang menyentuh persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan krisis layanan dasar, parlemen justru lebih lihai meneguhkan privilese dengan merumuskan tunjangan fantastis serta agenda seremonial minim substansi,” katanya.
Ia menambahkan, kemandekan legislasi serta absennya sikap partai politik terhadap arogansi elite dewan menunjukkan terjadinya degenerasi lembaga legislatif.
“Jika kondisi ini dibiarkan, jurang ketidakpercayaan publik terhadap parlemen akan semakin lebar, dan rakyat akan mengambil alih fungsi pengawasan dengan caranya sendiri. Kami, mahasiswa, adalah bagian dari denyut sejarah itu,” pungkasnya.
Badko HMI Jawa Barat memastikan gelombang kritik terhadap DPRD Jabar, terutama soal tunjangan yang dianggap tidak proporsional, akan terus menguat.
About the Author
