Oplus_0
Garut,Ruangrakyatgarut.id – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Garut periode 2025-2030 yang baru saja digelar disambut antusias oleh berbagai kalangan masyarakat.
Namun, di balik euforia politik tersebut, terdapat kekhawatiran mendalam yang disuarakan oleh aktivis muda Garut, Andres.
Dia menyoroti munculnya dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mulai mengancam tata kelola pemerintahan baru, sekaligus sikap akademisi yang terkesan kaku dan tidak kritis terhadap isu tersebut.
Menurut Andres, akademisi sebagai pilar intelektual dan moral masyarakat seharusnya berperan aktif dalam mengawal integritas pemerintahan. Namun, kenyataannya justru sebaliknya.
“Akademisi yang kita harapkan menjadi benteng moral dan pengawal transparansi justru lebih banyak diam. Mereka terkesan membisu dan tidak berani menyuarakan kritik, sehingga memberi ruang bagi praktik KKN untuk tumbuh subur,” ujarnya dalam perbincangan eksklusif dengan Ruangrakyatgarut.id, Senin (09/06/2025).
Fenomena ini, kata Andres, sangat memprihatinkan karena mengindikasikan lemahnya pengawasan moral di kalangan intelektual. “Ketika jabatan mulai dipandang sebagai komoditas politik dan titipan balas jasa, akademisi seolah kehilangan nyali untuk melawan. Padahal, peran mereka sangat penting untuk menjaga agar pemerintahan berjalan transparan dan bersih,” tegasnya.
Jabatan Jadi Komoditas Politik
Lebih lanjut, Andres menyoroti dugaan kuat bahwa jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mulai diisi oleh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan tim sukses atau relasi pribadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
“Ini bukan hanya rumor. Ada laporan internal yang menunjukkan bahwa proses seleksi jabatan tidak lagi berdasarkan kompetensi dan meritokrasi, melainkan lebih mengutamakan kedekatan politik dan balas jasa,” katanya.
Praktik tersebut, menurut Andres, bukan hanya merusak sistem birokrasi yang harusnya profesional dan objektif, tetapi juga berpotensi memperlambat jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Jika jabatan diisi bukan oleh yang kompeten, tentu efektivitas kerja pemerintah menjadi terganggu. Masyarakat yang dirugikan pada akhirnya,” tambahnya.
Kolusi dalam Proyek dan Kerjasama Daerah
Selain itu, Andres juga mengungkapkan bahwa praktik kolusi mulai terlihat jelas dalam pola kerjasama dan proyek pemerintah daerah.
“Beberapa proyek infrastruktur dan pengadaan barang diduga melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan erat dengan lingkaran kekuasaan baru. Hal ini mengindikasikan kolusi yang sudah berjalan, bukan hanya potensi,” ujar Andres.
Menurutnya, kerjasama yang seharusnya transparan dan bersaing kini banyak dilakukan secara tertutup dan tidak akuntabel. “Ini bahaya besar bagi integritas pemerintah daerah dan sangat bertentangan dengan prinsip good governance,” tambahnya.
Aktivis muda tersebut juga menilai kolusi menjadi alat politik yang dipakai untuk memperkuat jaringan kekuasaan dan menjaga loyalitas para pendukung lewat mekanisme balas jasa. “Ini mempersulit reformasi birokrasi dan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional,” jelasnya.
Kekecewaan dan Harapan Masyarakat
Kekhawatiran ini tidak hanya disuarakan oleh Andres, tetapi juga mulai mengemuka di kalangan masyarakat luas. Banyak yang merasa kecewa karena janji perubahan dan perbaikan selama masa kampanye seolah hanya menjadi retorika tanpa aksi nyata.
Sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil bahkan telah menyerukan agar pasangan Bupati dan Wakil Bupati baru dapat menegakkan integritas dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Mereka menegaskan pentingnya reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh dan menjauhkan diri dari praktik KKN.
“Jika akademisi dan kampus tidak lagi menjadi benteng moral, maka masyarakat harus bersatu mengawal pemerintahan ini agar tidak disalahgunakan,” kata seorang tokoh pemuda Garut yang enggan disebut namanya.
Belum Ada Klarifikasi Resmi
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Garut belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan praktik KKN yang mulai mengemuka. Rektor beberapa universitas di Garut juga belum memberikan komentar soal sikap akademisi dalam isu ini.
Namun, sejumlah kelompok masyarakat dan aktivis berencana menggelar forum diskusi dan audiensi dengan pemerintah daerah dalam waktu dekat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas. Mereka berharap dialog ini bisa menjadi langkah awal perbaikan tata kelola pemerintahan di Garut.
Tantangan Besar Menuju Pemerintahan Bersih
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Garut menandai babak baru pemerintahan daerah yang penuh optimisme sekaligus tantangan besar. Dugaan praktik KKN yang mulai muncul dan sikap pasif akademisi membuka pertanyaan besar tentang masa depan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Garut.
Publik kini menaruh harapan besar agar kepala daerah baru mampu menepis semua tudingan negatif tersebut dengan langkah nyata dan sikap terbuka demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Garut. (**)
