
Garut,RuangRakyatGarut.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahab Sihabudin, S.H.I., kembali menjalankan amanah konstitusionalnya dengan menggelar Reses III Tahun Sidang 2024–2025.
Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 25 Juli 2025, di Aula UPTD PPGSL, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.
Reses tersebut merupakan bagian dari komitmen Ahab dalam menyapa, mendengar, dan memperjuangkan aspirasi warga di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XIV, khususnya di Kabupaten Garut.
Hadir dalam agenda ini sejumlah tokoh masyarakat, di antaranya jajaran pengurus DPC PKS Garut, ketua DPRa se-Kecamatan Tarogong Kidul, perwakilan ormas Islam, ketua RT/RW, tokoh perempuan, serta masyarakat umum.
Aspirasi Warga: Permintaan Keadilan dan Perhatian Pemerintah
Dalam sesi dialog terbuka, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan dan harapan yang selama ini mereka rasakan di tingkat akar rumput. Beberapa isu krusial yang diangkat antara lain:
Permintaan kenaikan insentif bagi kader PKK dan Posyandu,
Pengajuan insentif tetap untuk ketua RT dan RW, yang dianggap sebagai ujung tombak pelayanan administrasi dan sosial kemasyarakatan,
Kemudahan akses layanan BPJS Kesehatan, khususnya dalam proses rujukan dan ketersediaan fasilitas di tingkat Puskesmas dan rumah sakit,
Peningkatan efektivitas dan distribusi manfaat program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa dari keluarga prasejahtera.
Warga juga menyampaikan apresiasi terhadap program-program aspirasi yang telah terealisasi sebelumnya, terutama dalam bentuk pengadaan sarana lingkungan dan fasilitas sosial yang menunjang kehidupan masyarakat.
Komitmen Tegas untuk Kesejahteraan Kader dan Pelayanan Dasar
Menanggapi aspirasi tersebut, Ahab Sihabudin menyatakan keseriusannya dalam memperjuangkan aspirasi yang disampaikan, baik di ruang sidang DPRD Jabar maupun dalam pembahasan anggaran bersama eksekutif.
“Kami akan terus memperjuangkan peningkatan insentif kader Posyandu dan RT/RW. Para kader ini bekerja siang malam tanpa pamrih, mereka adalah pelayan masyarakat yang selama ini tidak banyak mendapat perhatian layak dari pemerintah,” ujar Ahab dengan nada tegas.
Menurutnya, perhatian terhadap kader Posyandu tidak bisa ditawar lagi, terutama karena mereka berada di garis depan dalam pencegahan stunting, pemantauan kesehatan ibu dan balita, serta edukasi kesehatan masyarakat.
“Posyandu bukan sekadar tempat timbang bayi. Di dalamnya ada semangat sosial, kerja gotong royong, dan tanggung jawab kolektif membangun generasi sehat. Sudah waktunya mereka mendapatkan fasilitas dan insentif yang layak,” tambahnya.
Reses Bukan Sekadar Formalitas
Ahab juga menekankan bahwa kegiatan reses bukan sekadar memenuhi kewajiban legislator, melainkan menjadi sarana penting untuk menjaga keterhubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat yang mereka wakili.
“Kami ingin masyarakat merasa bahwa wakilnya hadir, mendengar, dan bertindak. Aspirasi tidak boleh hanya berhenti di kertas laporan, tapi harus sampai ke realisasi kebijakan dan program,” tandasnya.
Dirinya juga memastikan bahwa berbagai usulan yang masuk akan dibawa ke rapat-rapat komisi dan badan anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat, terutama yang berkaitan dengan program kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan.
Lanjutan dari Kegiatan di Wilayah Selatan Garut
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian reses yang telah dilakukan sebelumnya di beberapa kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Garut seperti Cibalong, Pameungpeuk, dan Cikelet.
Dengan menyisir berbagai kecamatan dari selatan ke utara, Ahab berharap bisa menangkap spektrum aspirasi yang beragam dari masyarakat, mulai dari isu akses infrastruktur, pelayanan publik, hingga sosial-ekonomi.
Menurutnya, pembangunan dan pelayanan pemerintah masih belum merata, terutama jika melihat kondisi di wilayah selatan yang masih menghadapi tantangan serius dalam hal jalan rusak, akses pendidikan tinggi, dan distribusi bantuan sosial.
“Kita harus memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal. Garut harus dibangun secara utuh, tidak hanya wilayah-wilayah perkotaan saja. Wilayah selatan harus menjadi prioritas bersama,” pungkas Ahab.
Harapan: Aspirasi Tidak Berhenti di Forum
Sejumlah warga yang hadir dalam forum tersebut menyatakan harapan besar agar apa yang disampaikan tidak berhenti hanya sebagai catatan reses.
“Kami berharap Pak Ahab benar-benar memperjuangkan ini di Bandung. Jangan sampai seperti reses-reses lain yang hanya datang, mencatat, lalu hilang,” ucap salah satu tokoh masyarakat.
Menutup kegiatan reses, Ahab Sihabudin kembali menegaskan bahwa dirinya akan menjadikan seluruh masukan warga sebagai bahan perjuangan legislasi dan penganggaran di DPRD Jabar. Ia juga mendorong masyarakat untuk terus aktif mengawal program-program pembangunan, serta tidak segan menyuarakan aspirasi melalui jalur-jalur konstitusional yang tersedia. (**)