Garut,Ruangrakyatgarut.id – Tokoh politisi Golkar sekaligus aktivis kebijakan publik Garut, H. Agus Indra Arisandi, melontarkan kritik keras terhadap lambannya pelaksanaan reformasi birokrasi di masa kepemimpinan Bupati Garut, Syakur Putri.
Sementara dia menilai, jika ingin mewujudkan visi “Garut Hebat”, maka pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan narasi dan janji, tetapi harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur birokrasi, terutama pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai memiliki kinerja rendah.
“Untuk mewujudkan Garut Hebat, tidak bisa hanya dengan kata-kata manis dan harapan-harapan kosong. Harus ada tindakan nyata, salah satunya dengan reformasi birokrasi. Beberapa SKPD kinerjanya sangat minim, tapi seolah dibiarkan. Kalau ini terus dibiarkan, ya bagaimana kita mau maju?” ungkap Agus saat diwawancara media pada Rabu (29/05/2025).
Menurut Agus, Bupati Garut Syakur Putri seharusnya sudah bisa membedakan mana laporan kinerja yang riil dan mana yang hanya sekadar “asal bapak senang”. Ia menyebutkan bahwa laporan-laporan kinerja dari sejumlah instansi cenderung bersifat manipulatif dan tidak sesuai dengan realita di lapangan.
“Pak Syakur pasti tahu, mana SKPD yang kerjanya nyata dan mana yang hanya sibuk membuat laporan indah. Jangan sampai Bupati terjebak pada zona nyaman laporan, padahal di bawah rakyat terus mengeluh,” tegasnya.
Infrastruktur Buruk, Pendidikan Bermasalah
Agus mencontohkan berbagai persoalan riil yang dihadapi masyarakat Kabupaten Garut saat ini, salah satunya adalah kondisi infrastruktur jalan yang rusak di sejumlah wilayah. Ia menyebut bahwa laporan masyarakat terkait kerusakan jalan seharusnya mendapat respon cepat dari dinas terkait.
“Hari-hari ini, saya banyak mendengar keluhan masyarakat di daerah terkait jalan rusak. Ini bukan hal baru. Tapi yang mengecewakan, tidak ada langkah cepat dari dinas yang bersangkutan. Padahal ini menyangkut akses vital warga, ekonomi, bahkan keselamatan,” ujarnya.
Tak hanya infrastruktur, Agus juga menyoroti persoalan serius di sektor pendidikan. Ia menyebut adanya praktik penahanan ijazah siswa dan dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang saat ini ramai menjadi perbincangan di media sosial sebagai alarm keras yang tidak boleh diabaikan.
“Persoalan penahanan ijazah dan pemotongan PIP itu sangat mencederai hak-hak dasar peserta didik. Jika pemerintah daerah tidak segera bertindak, ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan kita. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi soal moral dan tanggung jawab negara terhadap generasi muda,” kata Agus.
Peringatan untuk Bupati: Jangan Ada Titipan Politik dalam Penunjukan Kepala Dinas
Dalam pernyataannya, Agus juga mengingatkan agar proses penunjukan kepala dinas di lingkungan Pemkab Garut dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa jabatan publik tidak boleh diisi oleh orang-orang titipan politik atau balas jasa, melainkan harus berdasarkan kompetensi dan rekam jejak yang jelas.
“Jangan sampai jabatan kepala dinas diisi oleh orang-orang yang hanya sekadar ‘dititipkan’. Kalau sudah begini, jelas kualitas pelayanan publik akan menurun. Rakyat butuh pejabat yang benar-benar mau kerja, bukan yang cuma ngurus kepentingan kelompok,” jelasnya.
Agus berharap agar Syakur Putra sebagai pemimpin daerah tidak alergi terhadap kritik, justru harus menjadikan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi internal demi mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berpihak pada rakyat.
“Garut Hebat itu bukan sekadar branding. Itu harus dibuktikan lewat kinerja nyata, lewat perbaikan birokrasi, lewat keberanian memperbaiki sistem, dan terutama keberanian mengatakan tidak pada budaya ABS (asal bapak senang),” tutup Agus dengan nada serius.
Catatan Publik: Harapan dan Desakan
Kritik yang dilontarkan oleh Agus Indra Arisandi mencerminkan suara banyak warga Garut yang mendambakan perubahan nyata di bawah kepemimpinan Syakur Putri. Seiring waktu berjalan, publik akan terus menanti langkah konkret dari pemerintah daerah, apakah benar-benar menjalankan reformasi birokrasi, atau sekadar mempertahankan status quo.
Jika perubahan tak kunjung dilakukan, maka visi besar “Garut Hebat” bisa jadi hanya tinggal jargon yang kehilangan makna. (**)
