Ruangrakyatgarut.id 16 April 2026 – Peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Kabupaten Garut mulai dipertanyakan. Sorotan mencuat terkait besaran anggaran yang dinilai tidak sebanding dengan kualitas komunikasi publik serta penyebaran informasi yang dirasakan masyarakat.
Aktivis Ruang Rakyat Garut, Eldy Supriadi, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Diskominfo yang dianggap belum maksimal dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, di tengah perkembangan era digital yang semakin pesat, Diskominfo seharusnya mampu menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi program pemerintah secara terbuka, cepat, dan berbasis data anggaran.
Namun kenyataannya, kata dia, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan minimnya akses informasi yang jelas dan transparan terkait program pemerintah daerah.
“Dengan anggaran yang cukup besar, seharusnya komunikasi publik bisa berjalan optimal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, informasi soal program dan penggunaan anggaran masih sangat minim,” ujar Eldy Supriadi.
Ia juga menyoroti lemahnya publikasi dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai belum terkoordinasi dengan baik oleh Diskominfo.
Padahal, lanjutnya, Diskominfo memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan, mengelola, serta menyebarluaskan informasi dari seluruh perangkat daerah kepada publik secara sistematis.
Keluhan masyarakat, tambahnya, kerap muncul di berbagai ruang publik, baik secara langsung maupun melalui media sosial, namun respons yang diharapkan dari Diskominfo dinilai belum terlihat secara nyata.
“Banyak aspirasi masyarakat yang seharusnya bisa diadvokasi melalui kanal resmi. Tapi peran Diskominfo dalam hal ini nyaris tidak terlihat,” tegasnya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk sektor komunikasi dan informatika di daerah.
Eldy Supriadi menilai, lemahnya fungsi komunikasi publik berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Ia pun mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap Diskominfo, baik dari sisi program, strategi komunikasi, hingga transparansi penggunaan anggaran yang selama ini berjalan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat agar informasi tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan publik.
“Perlu ada perubahan nyata. Diskominfo harus hadir di tengah masyarakat, bukan sekadar menjadi pelengkap dalam struktur birokrasi,” pungkas Eldy Supriadi.
Kritikan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Garut agar ke depan fungsi komunikasi publik dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
About the Author
