Ruangrakyatgarut.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut menggelar Rapat Paripurna dengan sejumlah agenda strategis di ruang rapat utama DPRD Garut, Senin (30/3/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, S.Pd., didampingi para Wakil Ketua DPRD, serta dihadiri Bupati Garut bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Agenda utama meliputi penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD, Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Garut akhir tahun anggaran 2025, serta pembentukan panitia khusus (pansus).
Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, menegaskan bahwa rapat paripurna bukan sekadar agenda formal, melainkan forum strategis untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.
“Paripurna ini bukan hanya rutinitas kelembagaan, tetapi menjadi ruang evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Kami ingin memastikan setiap program benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa hasil reses anggota DPRD merupakan cerminan kebutuhan riil masyarakat yang harus dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan.
“Hasil reses adalah suara rakyat yang tidak boleh diabaikan. Ini menjadi pijakan utama agar kebijakan lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Terkait Nota LKPJ Bupati Garut 2025, Aris memastikan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal melalui pembahasan yang kritis, objektif, dan transparan.
“Kami akan mengkaji LKPJ secara komprehensif, tidak hanya melihat capaian, tetapi juga mengidentifikasi kekurangan dan kendala sebagai bahan perbaikan ke depan,” katanya.
Ia juga menegaskan DPRD tidak akan ragu memberikan catatan dan rekomendasi tegas terhadap program yang dinilai belum optimal. “Evaluasi ini harus jujur dan konstruktif, demi mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel,” lanjutnya.
Mengenai pembentukan pansus, Aris menyebut langkah tersebut sebagai upaya memperdalam pembahasan LKPJ secara lebih fokus dan terarah.
“Pansus menjadi instrumen penting untuk mengurai setiap aspek dalam LKPJ secara detail, sehingga menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berdampak nyata,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah.
“Kami percaya, dengan sinergi yang kuat, berbagai persoalan dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat, dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat Garut,” pungkasnya.
DPRD Garut berharap seluruh kebijakan yang dihasilkan semakin berkualitas, tepat sasaran, serta mampu menjawab harapan masyarakat secara menyeluruh.
About the Author
