Ruangrakyatgarut.id 30 Maret 2026 – Dua kali pernyataan publik yang dikeluarkan Wakil Bupati dalam waktu berdekatan kembali memantik sorotan tajam terhadap kondisi internal Pemerintah Kabupaten Garut. Publik mulai meyakini bahwa relasi antara Bupati dan Wakil Bupati tidak berada dalam kondisi harmonis, bahkan mengarah pada retaknya kepemimpinan di level eksekutif daerah.
Dalam acara Halal Bihalal Ruang Rakyat Garut (RRG) yang digelar di Saung Juang Sodong, aktivis muda Garut Eldy Supriadi menilai tanda-tanda disharmoni tersebut semakin terlihat nyata. Ia menyoroti fenomena “saling lempar kebijakan” dan “saling menyalahkan” antar-pimpinan daerah sebagai bukti melemahnya soliditas pemerintahan.
“Ini sangat disayangkan, apalagi di tengah numpuknya persoalan daerah. Publik butuh pemimpin yang solid, bukan yang saling menyalahkan,” ujar Eldy.
Eldy juga menyoroti persoalan klasik pungutan liar di kawasan wisata pantai selatan yang terus berulang tiap tahun. Ia menilai hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah menutup celah praktik ilegal di lapangan.
“Sudah saatnya pemerintah beralih ke sistem digital untuk mempersempit ruang pungli dan korupsi. Jangan terus memakai pola lama yang berkali-kali gagal,” tegasnya.
Sementara itu, Ganda Permana, SH, memperingatkan bahwa situasi politik Garut berpotensi memanas jika Bupati dan Wakil Bupati tidak segera menyelaraskan komunikasi. Ia menilai disharmoni di level pimpinan sangat berbahaya bagi efektivitas birokrasi.
“Kalau pucuk pimpinan tidak sejalan, bawahan akan bingung. Instruksi mana yang harus diikuti? Ini sangat berpengaruh pada kinerja birokrasi,” ujarnya.
Isu ketidakharmonisan mencuat setelah Wakil Bupati secara terbuka meminta maaf atas maraknya dugaan pungli di objek wisata Garut Selatan, sembari menyebut keterbatasan kewenangannya sebagai wakil kepala daerah. Pernyataan itu dibaca sebagian pihak sebagai kritik tersirat terhadap ruang gerak yang dinilai tidak diberikan sepenuhnya oleh Bupati.
Tidak lama setelahnya, Wakil Bupati kembali menekankan pentingnya koordinasi dan disiplin komunikasi antarperangkat daerah. Ia menegaskan bahwa kesalahan informasi yang terus berulang bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk nyata kegagalan kepemimpinan. Sejumlah pengamat menilai pernyataan tersebut diarahkan langsung kepada Bupati.
Rangkaian dua pernyataan publik tersebut menjadi indikasi kuat adanya ketegangan internal yang tidak bisa lagi ditutupi. Analis politik lokal menilai seorang wakil kepala daerah biasanya sangat berhati-hati mengeluarkan pernyataan tajam, sehingga langkah ini dianggap tidak biasa dan menunjukkan adanya persoalan serius.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Garut belum memberikan tanggapan resmi. Sikap diam itu justru memperkuat dugaan bahwa dinamika internal pemerintahan memang sedang tidak berjalan normal dan belum mendapat penyelesaian.
Beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Garut, yang enggan disebutkan namanya, mengakui adanya perbedaan strategi dan prioritas antara kedua pimpinan daerah. Ketidaksinkronan tersebut berdampak langsung pada sejumlah sektor yang membutuhkan keputusan cepat dan koordinasi lintas instansi.
Tokoh masyarakat menilai disharmoni yang dibiarkan berlarut akan mengganggu pelayanan publik serta memperlambat pelaksanaan berbagai program pembangunan. Mereka mendesak kedua pimpinan untuk segera menyelaraskan langkah demi stabilitas pemerintahan daerah.
Publik kini menunggu langkah konkret dari Bupati untuk meredakan ketegangan politik di internal pemerintahan. Keterbukaan informasi dinilai menjadi kunci untuk menjernihkan situasi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Dua kali pernyataan terbuka Wakil Bupati dalam waktu singkat telah menjadi sinyal keras bahwa ada persoalan besar
About the Author
