Ruangrakyatgarut.id 30 Maret 2026 – Sekretaris Jenderal DPD KNPI, Okky Caresa Ginanjar, menyampaikan refleksi mendalam mengenai pentingnya komunikasi dan harmonisasi dalam kepemimpinan daerah. Ia menilai bahwa tantangan terbesar dalam pemerintahan bukan sekadar urusan teknis, tetapi kemampuan kepala daerah dan wakilnya menjaga soliditas di tengah dinamika politik dan birokrasi.
Menurut Okky, miskomunikasi antara pimpinan daerah adalah hal yang bisa terjadi dalam organisasi mana pun, namun tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi kendala struktural. “Miskomunikasi itu manusiawi. Tapi membiarkannya berlarut akan berbahaya. Bupati dan Wakil Bupati adalah contoh bagi ribuan ASN. Jika komunikasi di puncak pimpinan tersumbat, bagaimana birokrasi di bawah dapat berjalan efektif?” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keteladanan bukan berarti tidak pernah berbeda pendapat, melainkan kemampuan menyelesaikan perbedaan dengan kedewasaan. Menurutnya, kepemimpinan yang matang tampak dari cara pemimpin mengelola emosi, menjaga ketenangan, serta mengedepankan rasa saling menghormati dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Okky juga menyoroti bahwa rakyat memilih pasangan kepala daerah sebagai satu kesatuan, bukan sosok yang berjalan sendiri-sendiri. Ia mengingatkan bahwa ego sektoral sering menjadi pemicu disharmoni. “Masyarakat tidak memilih dua figur yang bekerja secara terpisah. Mereka memilih satu paket kepemimpinan. Jika ego lebih dominan daripada amanah publik, maka arah pembangunan bisa terganggu,” tegasnya.
Selain itu, Okky menilai bahwa transparansi internal merupakan fondasi utama kepercayaan publik. Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat menuntut masyarakat dan ASN untuk bersikap terbuka jika di antara pemimpinnya sendiri masih terdapat sekat informasi. Menurutnya, keselarasan komunikasi di level pimpinan adalah cerminan kualitas tata kelola pemerintahan.
Untuk memperbaiki potensi miskomunikasi, ia menyampaikan sejumlah evaluasi strategis. Pertama, perlunya check-in rutin antara Bupati dan Wakil Bupati melalui pertemuan informal, seperti kopi pagi atau diskusi tanpa protokoler, guna menyamakan persepsi dan mencegah salah tafsir informasi. Ia menilai pendekatan informal sering menjadi ruang paling efektif untuk meredakan ketegangan.
Poin kedua adalah konsistensi jalur informasi. Setiap keputusan strategis, kata Okky, sebaiknya melalui satu pintu komunikasi yang dipahami kedua pimpinan sebelum disampaikan ke publik atau perangkat daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari pernyataan berbeda yang dapat menimbulkan kebingungan di tingkat birokrasi maupun masyarakat.
Poin ketiga adalah berbagi panggung sebagai simbol keharmonisan. Okky menegaskan bahwa kepemimpinan yang sehat terlihat ketika Bupati memberi ruang bagi Wakilnya untuk tampil, sementara Wakil Bupati menjaga marwah Bupati sebagai simbol utama pemerintahan daerah. Sikap saling menopang ini disebutnya sebagai bentuk keteladanan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Menurut Okky, soliditas antara kepala daerah dan wakilnya memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pembangunan. Ia menilai bahwa daerah yang mampu menjaga harmoni kepemimpinan cenderung memiliki birokrasi yang lebih disiplin, kebijakan yang lebih konsisten, dan pelayanan publik yang lebih responsif.
Menutup refleksinya, Okky menegaskan bahwa kekuatan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau kapasitas masing-masing pemimpinnya, tetapi oleh kekuatan kerja sama keduanya. “Kekuatan daerah bukan pada siapa yang paling pintar atau paling hebat, tetapi pada seberapa kuat dan searah kerja sama di antara Bupati dan Wakil Bupati,” pungkasnya.
About the Author
